Remang-remang Danantara
Sabtu, 22 Februari 2025 - 20:33 WIB
loading...
A
A
A
Atau seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)? Atau seperti Bulog di jaman orde baru? Atau, Danantara akan memiliki status hukum sui generis, yang memberinya fleksibilitas dan independensi dalam mengelola aset negara?
Entahlah, Tapi, jika pun menjadi entitas sui generis, Danantara berpotensi memiliki lebih dari satu bank. Ini juga perlu diselaraskan dengan aturan Single Presence Policy dari Bank Indonesia. Makanya, PP yang komprehensif diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi. PP ini harus mengatur status hukum, kepemilikan, struktur organisasi, rekrutmen, mekanisme pengelolaan keuangan dan investasi, serta aturan Single Presence Policy.
Lantas ada lagi kabar tentang batasan umur maksimal 60 tahun untuk direksi. Untuk apa pula batasan usia tersebut? Satu hal yang sedikit jelas adalah Danantara konon akan berada langsung di bawah Presiden.
Nah, dalam suasana penuh spekulasi itulah, entitas superholding yang akan mengelola aset seluruh BUMN itu dirancang sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan hingga 8%. Jelas ini mencemaskan. Hanya para petualang yang terbiasa dalam suasana remang-remang..
Peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz (2008), menegaskan bahwa SWF yang efektif harus memenuhi tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan independensi dari tekanan politik. Jika sebuah entitas investasi negara dikendalikan kepentingan politik, maka keputusan ekonomi akan rentan terhadap manipulasi dan pengalokasian dana yang tidak efisien.
Norwegia, dengan Government Pension Fund Global (GPFG), membuktikan bahwa keberhasilan SWF bergantung pada regulasi ketat dan komitmen terhadap tata kelola. Model ini telah menjadikan GPFG sebagai SWF terbesar di dunia, dengan aset melampaui USD1 triliun pada 2020. GPFG dikelola secara profesional dan independen dari pengaruh politik.
Sebaliknya, kegagalan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menjadi contoh nyata betapa intervensi politik dan korupsi dapat menghancurkan SWF. Skandal menyeret 1MDB ke dalam pusaran korupsi berskala internasional. Angela Cummine (2016) menekankan bahwa SWF yang tidak memiliki tata kelola yang baik mudah menjadi alat kepentingan politik sempit, yang pada akhirnya justru merugikan ekonomi negara dan masyarakat luas.
Transparansi adalah Kunci
Kini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan status hukum, struktur, dan mekanisme delivery system yang tepat bagi Danantara. Clark dan Monk (2015) menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi dalam keberhasilan superholding, agar adaptif dengan dinamika ekonomi tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian. Temasek Singapura dapat menjadi referensi karena berhasil mengelola investasi dengan transparansi tinggi serta pemisahan tegas antara pengelolaan investasi dan kebijakan politik.
Entahlah, Tapi, jika pun menjadi entitas sui generis, Danantara berpotensi memiliki lebih dari satu bank. Ini juga perlu diselaraskan dengan aturan Single Presence Policy dari Bank Indonesia. Makanya, PP yang komprehensif diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi. PP ini harus mengatur status hukum, kepemilikan, struktur organisasi, rekrutmen, mekanisme pengelolaan keuangan dan investasi, serta aturan Single Presence Policy.
Lantas ada lagi kabar tentang batasan umur maksimal 60 tahun untuk direksi. Untuk apa pula batasan usia tersebut? Satu hal yang sedikit jelas adalah Danantara konon akan berada langsung di bawah Presiden.
Nah, dalam suasana penuh spekulasi itulah, entitas superholding yang akan mengelola aset seluruh BUMN itu dirancang sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan diandalkan untuk menggenjot pertumbuhan hingga 8%. Jelas ini mencemaskan. Hanya para petualang yang terbiasa dalam suasana remang-remang..
Peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz (2008), menegaskan bahwa SWF yang efektif harus memenuhi tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan independensi dari tekanan politik. Jika sebuah entitas investasi negara dikendalikan kepentingan politik, maka keputusan ekonomi akan rentan terhadap manipulasi dan pengalokasian dana yang tidak efisien.
Norwegia, dengan Government Pension Fund Global (GPFG), membuktikan bahwa keberhasilan SWF bergantung pada regulasi ketat dan komitmen terhadap tata kelola. Model ini telah menjadikan GPFG sebagai SWF terbesar di dunia, dengan aset melampaui USD1 triliun pada 2020. GPFG dikelola secara profesional dan independen dari pengaruh politik.
Sebaliknya, kegagalan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menjadi contoh nyata betapa intervensi politik dan korupsi dapat menghancurkan SWF. Skandal menyeret 1MDB ke dalam pusaran korupsi berskala internasional. Angela Cummine (2016) menekankan bahwa SWF yang tidak memiliki tata kelola yang baik mudah menjadi alat kepentingan politik sempit, yang pada akhirnya justru merugikan ekonomi negara dan masyarakat luas.
Transparansi adalah Kunci
Kini Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan status hukum, struktur, dan mekanisme delivery system yang tepat bagi Danantara. Clark dan Monk (2015) menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi dalam keberhasilan superholding, agar adaptif dengan dinamika ekonomi tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian. Temasek Singapura dapat menjadi referensi karena berhasil mengelola investasi dengan transparansi tinggi serta pemisahan tegas antara pengelolaan investasi dan kebijakan politik.
