HTI dalam Bayang-Bayang Hukum
Selasa, 11 Februari 2025 - 17:29 WIB
loading...
A
A
A
KM telah menjadi perhatian pemerintah karena aktivitasnya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia. Organisasi ini diduga menyebarkan paham yang menolak sistem demokrasi dan mendukung pembentukan Negara Islam. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan pendidikan dan komunitas yang dianggap menyebarkan ideologi radikal kepada para pengikutnya.
Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 2022 dilakukan atas tuduhan bahwa ia dan organisasinya terlibat dalam kegiatan yang melanggar UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keamanan nasional. Pemerintah menilai gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap ideologi negara dan tatanan masyarakat.
Namun, yang menarik, kasus serupa telah muncul sebelumnya. Pada 26 Agustus 2020, laporan terhadap Ismail Yusanto telah masuk ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar UU No 16/2017. Meskipun HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penerapan hukum terhadap individu-individu yang terafiliasi dengannya masih menyisakan pertanyaan. Jika regulasi telah tersedia, mengapa langkah tegas yang sama tidak segera diterapkan?
Keberlangsungan organisasi, termasuk yang telah dinyatakan terlarang, sangat bergantung juga pada sistem pendanaan yang mereka kelola. Perputaran keuangan menjadi denyut nadi yang memungkinkan jaringan mereka tetap hidup, merekrut simpatisan baru, dan menyebarluaskan ideologi mereka. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas organisasi ini tetapi juga menindak sumber daya keuangan mereka.
Redefinisi tindak pidana 'Pencucian Uang' harus diperluas untuk mencakup organisasi terlarang seperti HTI. Langkah konkret yang perlu diambil adalah memperketat regulasi finansial, melakukan audit mendalam terhadap sumber pendanaan yang mencurigakan.
Tanpa upaya ini, organisasi semacam HTI dapat terus bergerak meskipun secara formal telah dinyatakan terlarang. Keputusan untuk membubarkan mereka tanpa menutup celah finansial hanya akan membuat mereka beradaptasi dengan modus operandi baru, yang mungkin lebih sulit dideteksi.
Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 2022 dilakukan atas tuduhan bahwa ia dan organisasinya terlibat dalam kegiatan yang melanggar UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keamanan nasional. Pemerintah menilai gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap ideologi negara dan tatanan masyarakat.
Namun, yang menarik, kasus serupa telah muncul sebelumnya. Pada 26 Agustus 2020, laporan terhadap Ismail Yusanto telah masuk ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar UU No 16/2017. Meskipun HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penerapan hukum terhadap individu-individu yang terafiliasi dengannya masih menyisakan pertanyaan. Jika regulasi telah tersedia, mengapa langkah tegas yang sama tidak segera diterapkan?
Keberlangsungan organisasi, termasuk yang telah dinyatakan terlarang, sangat bergantung juga pada sistem pendanaan yang mereka kelola. Perputaran keuangan menjadi denyut nadi yang memungkinkan jaringan mereka tetap hidup, merekrut simpatisan baru, dan menyebarluaskan ideologi mereka. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas organisasi ini tetapi juga menindak sumber daya keuangan mereka.
Redefinisi tindak pidana 'Pencucian Uang' harus diperluas untuk mencakup organisasi terlarang seperti HTI. Langkah konkret yang perlu diambil adalah memperketat regulasi finansial, melakukan audit mendalam terhadap sumber pendanaan yang mencurigakan.
Tanpa upaya ini, organisasi semacam HTI dapat terus bergerak meskipun secara formal telah dinyatakan terlarang. Keputusan untuk membubarkan mereka tanpa menutup celah finansial hanya akan membuat mereka beradaptasi dengan modus operandi baru, yang mungkin lebih sulit dideteksi.
(poe)
Lihat Juga :
