Beban APBN Kian Besar, Misbakhun Ingatkan Pangkas Biaya Surat Utang
Rabu, 02 September 2020 - 23:12 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang . Legislator Partai Golkar itu menegaskan, pemerintah sedang membutuhkan banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.
Berbicara pada rapat Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Selasa 1 September 2020 dalam rangka membahas asumsi dasar RAPBN 2021, Misbakhun mengatakan beban APBN makin besar karena defisit imbas situasi pandemi Covid-19.
“Defisit ini kalau kemudian makin melebar, biaya APBN kita makin besar,” ujarnya.(Baca juga: PDIP Pastikan Tak Ada Faksi-faksi di Pilkada Surabaya )
Menurut Misbakhun, komponen selain utang untuk menambal defisit ialah pajak. Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu merasa pesimistis terhadap kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan.
“Secara histori kita ini kan sepuluh tahun terakhir tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai (target pajak-red) apalagi dalam situasi seperti ini, pasti tidak tercapai lagi,” tegasnya.
Untuk itu Misbakhun menegaskan, pemerintah harus pintar berhemat. Penerbitan surat utang pun harus dibarengi upaya menghemat komponennya. “Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utang pemerintah,” lanjutnya.(Baca juga: Apakah Amien Rais Berhasil Penuhi Tantangan Anaknya Sendiri? )
Misbakhun juga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya membuat kebijakan yang konsisten dan memberikan kepercayaan diri. “Bahwa pada situasi saat ini yang paling penting adalah sebuah policy yang konsisten dan kemudian memberikan confidence,” ujarnya.
Berbicara pada rapat Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Selasa 1 September 2020 dalam rangka membahas asumsi dasar RAPBN 2021, Misbakhun mengatakan beban APBN makin besar karena defisit imbas situasi pandemi Covid-19.
“Defisit ini kalau kemudian makin melebar, biaya APBN kita makin besar,” ujarnya.(Baca juga: PDIP Pastikan Tak Ada Faksi-faksi di Pilkada Surabaya )
Menurut Misbakhun, komponen selain utang untuk menambal defisit ialah pajak. Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu merasa pesimistis terhadap kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan dari perpajakan.
“Secara histori kita ini kan sepuluh tahun terakhir tidak pernah mempunyai reputasi untuk mencapai (target pajak-red) apalagi dalam situasi seperti ini, pasti tidak tercapai lagi,” tegasnya.
Untuk itu Misbakhun menegaskan, pemerintah harus pintar berhemat. Penerbitan surat utang pun harus dibarengi upaya menghemat komponennya. “Mau tidak mau kita harus mengurangi komponen biaya penerbitan surat utang pemerintah,” lanjutnya.(Baca juga: Apakah Amien Rais Berhasil Penuhi Tantangan Anaknya Sendiri? )
Misbakhun juga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya membuat kebijakan yang konsisten dan memberikan kepercayaan diri. “Bahwa pada situasi saat ini yang paling penting adalah sebuah policy yang konsisten dan kemudian memberikan confidence,” ujarnya.
Lihat Juga :
