Taiwan dan Kedaulatan China: Suatu Perjalanan Sejarah
Selasa, 24 Desember 2024 - 17:16 WIB
loading...
A
A
A
Kebijakan “Satu China” dan Perbedaan Pendekatan
Selama dekade-dekade berikutnya, kebijakan lintas selat terus berubah sesuai dengan pemerintahan di kedua pihak. Pada 2008, ketika Kuomintang kembali berkuasa di Taiwan, hubungan lintas selat kembali mencair.
Puncaknya adalah pertemuan antara Presiden Ma Ying-jeou dari Taiwan dan Presiden Xi Jinping dari China pada tahun 2015 di Singapura. Pertemuan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam sejarah hubungan lintas selat.
Namun, sejak Partai Progresif Demokratik (DPP) kembali berkuasa pada 2016 di bawah Presiden Tsai Ing-wen, hubungan lintas selat kembali tegang. Tsai menolak untuk menerima Konsensus 1992, yang menyatakan bahwa "hanya ada satu China" dengan interpretasi masing-masing pihak. Pemerintah China, di bawah Presiden Xi Jinping, terus memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Taiwan, termasuk dengan melibatkan latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan.
Tantangan Keamanan Regional
Pada 2022, kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan memicu reaksi keras dari China, termasuk latihan militer besar-besaran di sekitar wilayah Taiwan. Pemerintah China kemudian menerbitkan Buku Putih tentang masalah Taiwan, menekankan konsep "Satu Negara, Dua Sistem" sebagai solusi untuk penyatuan.
Pada 2023, China meluncurkan inisiatif baru untuk mendorong integrasi ekonomi antara Taiwan dan provinsi Fujian. Kebijakan ini mencakup penghapusan persyaratan pendaftaran sementara bagi warga Taiwan yang tinggal di Fujian, serta mendorong perusahaan di Fujian untuk mempekerjakan warga Taiwan. Namun, Taiwan tetap menolak kebijakan ini, dengan alasan ancaman terhadap kedaulatannya.
Presiden Lai Ching-te telah menjabat selama lebih dari 5 bulan sejak 20 Mei lalu. Selama periode ini, ia sering memberikan pernyataan tentang hubungan lintas selat, yang menunjukkan bahwa retorikanya semakin mendekati posisi Republik China. Baru-baru ini, muncul kabar bahwa pada rapat Dewan Pusat DPP tanggal 9 Oktober, Lai secara pribadi menekankan, "Menyatukan negara" adalah tanggung jawabnya sebagai presiden, dan "saat ini hanya 'Republik China' yang dapat menyatukan semua orang."
Pada perayaan Hari Nasional 10 Oktober 2024, Lai dalam pidatonya menekankan "harapan semua orang bersatu dan bekerja sama, sehingga negara menjadi lebih kuat, lebih makmur, dan lebih maju." Pada pidato Hari Nasional, ia mengambil tema "Menyatukan Taiwan untuk Meraih Impian" dan menyebutkan "teori leluhur" serta sejarah Republik China yang menggulingkan monarki 113 tahun yang lalu. Pernyataannya tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengadopsi narasi "Republik China" dari Partai Nasionalis, yang ternyata diterima secara luas berdasarkan hasil survei.
Selama dekade-dekade berikutnya, kebijakan lintas selat terus berubah sesuai dengan pemerintahan di kedua pihak. Pada 2008, ketika Kuomintang kembali berkuasa di Taiwan, hubungan lintas selat kembali mencair.
Puncaknya adalah pertemuan antara Presiden Ma Ying-jeou dari Taiwan dan Presiden Xi Jinping dari China pada tahun 2015 di Singapura. Pertemuan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam sejarah hubungan lintas selat.
Namun, sejak Partai Progresif Demokratik (DPP) kembali berkuasa pada 2016 di bawah Presiden Tsai Ing-wen, hubungan lintas selat kembali tegang. Tsai menolak untuk menerima Konsensus 1992, yang menyatakan bahwa "hanya ada satu China" dengan interpretasi masing-masing pihak. Pemerintah China, di bawah Presiden Xi Jinping, terus memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Taiwan, termasuk dengan melibatkan latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan.
Tantangan Keamanan Regional
Pada 2022, kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan memicu reaksi keras dari China, termasuk latihan militer besar-besaran di sekitar wilayah Taiwan. Pemerintah China kemudian menerbitkan Buku Putih tentang masalah Taiwan, menekankan konsep "Satu Negara, Dua Sistem" sebagai solusi untuk penyatuan.
Pada 2023, China meluncurkan inisiatif baru untuk mendorong integrasi ekonomi antara Taiwan dan provinsi Fujian. Kebijakan ini mencakup penghapusan persyaratan pendaftaran sementara bagi warga Taiwan yang tinggal di Fujian, serta mendorong perusahaan di Fujian untuk mempekerjakan warga Taiwan. Namun, Taiwan tetap menolak kebijakan ini, dengan alasan ancaman terhadap kedaulatannya.
Presiden Lai Ching-te telah menjabat selama lebih dari 5 bulan sejak 20 Mei lalu. Selama periode ini, ia sering memberikan pernyataan tentang hubungan lintas selat, yang menunjukkan bahwa retorikanya semakin mendekati posisi Republik China. Baru-baru ini, muncul kabar bahwa pada rapat Dewan Pusat DPP tanggal 9 Oktober, Lai secara pribadi menekankan, "Menyatukan negara" adalah tanggung jawabnya sebagai presiden, dan "saat ini hanya 'Republik China' yang dapat menyatukan semua orang."
Pada perayaan Hari Nasional 10 Oktober 2024, Lai dalam pidatonya menekankan "harapan semua orang bersatu dan bekerja sama, sehingga negara menjadi lebih kuat, lebih makmur, dan lebih maju." Pada pidato Hari Nasional, ia mengambil tema "Menyatukan Taiwan untuk Meraih Impian" dan menyebutkan "teori leluhur" serta sejarah Republik China yang menggulingkan monarki 113 tahun yang lalu. Pernyataannya tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengadopsi narasi "Republik China" dari Partai Nasionalis, yang ternyata diterima secara luas berdasarkan hasil survei.
Lihat Juga :
