Pasang Surut Partai Politik Islam di Dunia Muslim

Survei menunjukkan bahwa kinerja ekonomi adalah faktor utama dalam kebangkitan AKP, meskipun pengejarannya yang hati-hati terhadap nilai-nilai Islam konservatif juga memenangkan sebagian pemilih. AKP mendapat 41% pada pemilu 2015, mengembalikannya sebagai partai terbesar di parlemen dan 43% pada pemilu 2018.

Erdogan memenangkan 51% suara pada pemilihan presiden 2014 dan kemudian 53% pada pemilihan presiden 2018. AKP adalah satu-satunya partai dalam sejarah Turki yang menang.

Erdogan, selama beberapa dekade dekade terakhir, berada pada lintasan yang semakin otoriter dan terpolarisasi. Percobaan kudeta terhadap Erdogan pada tahun 2016 menyebabkan pembersihan besar-besaran militer, peradilan dan layanan sipil.

Target utama adalah organisasi Hizmet gerakan Gulen, yang dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dilarang. Tuduhan korupsi dan nepotisme dialamatkan pada kepemimpinan Erdogan. Masalah ekonomi yang meningkat, oleh karena intervensi Erdogan ke dalam kebijakan keuangan. Juga, terbit perdebatan tentang pentingnya Islam bagi posisi Erdogan dalam mempertahankan kekuasaannya.

Contoh lain adalah negara Maroko. Raja Maroko, Muhammad IV, telah mendeklarasikan peralihan ke demokrasi konstitusional menyusul meningkatnya protes pada 2011 selama Musim Semi Arab. Namun, eksekutif yang efektif tetap berada di tangan raja dan angkatan bersenjatanya.

Aturan pemilu mencegah partai mana pun menjadi mayoritas parlemen dan mewajibkan pembentukan pemerintahan koalisi. Partai Islam utama adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin.

Mengambil nama dan bentuknya saat ini pada tahun 1998 tetapi memiliki pendahulu dalam gerakan Islamis sejak tahun 1960-an. Memperoleh 13% suara pada tahun 2002 (42 kursi dari 325) dan 11% pada tahun 2007 (46 kursi) – masing-masing partai ke-3 kemudian ke-2 terbesar.

Keberhasilan pemilu yang besar pada 2011 dengan 23% (107 atau 395 kursi) dan 2016 dengan 28% (125 dari 395). Partai ini membentuk pemerintahan dengan tiga partai koalisi pada tahun 2011 yang dipimpin oleh ketua PJD, Abdelilah Benkirane.

Benkirane terpaksa mengundurkan diri setelah koalisi terpecah; digantikan oleh sekretaris jenderal PJD saat itu Saadiddine Othmani pada tahun 2017. Keterbatasan kemampuan PJD untuk mengimplementasikan kebijakannya; memaksakan kepatuhan terhadap perintah raja; PJD di kantor daripada berkuasa.

PJD dipaksa untuk setuju dengan penandatanganan Perjanjian Abraham oleh Raja Muhammad dengan Israel meskipun ada ketidaksetujuan yang kuat di dalam jajarannya. Kekalahan telak untuk suara PJD turun dari 125 kursi pada 2016 menjadi 12 pada 2019.

Dalam lanskap politik, Politik salafisme memberikan warna lain dalam politik, khususnya di Mesir. Sebagai Gerakan yang apolitis, menarik melihat kiprah politik dari salafis. Asal-usul Salafi politik terletak di Arab Saudi pada tahun 1960-an dan interaksi antara cendekiawan Ikhwanul Muslimin dan aktivis Wahhabi/Salafi.