Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Selain Pilkada, Publik Patut Soroti Pelaksanaan Protokol Kesehatan
loading...
Pilkada Watch menegaskan, bahwa kesiapan relawannya di 270 daerah, dalam mengawasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dari sisi pelaksanaan protokol kesehatan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana menegaskan, kesiapan relawannya di 270 daerah, dalam mengawasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dari sisi pelaksanaan protokol kesehatan .
(Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Sedang Rumuskan Mekanisme Kampanye dan Iklan di Medsos)
Hal tersebut disampaikan saat Pilkada Watch melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik beserta jajaran di Gedung Kemendagri, Jum'at (28/8/2020).
![Selain Pilkada, Publik Patut Soroti Pelaksanaan Protokol Kesehatan]()
(Baca juga: PKS Abstain di Pilkada Solo 2020)
"Pilkada Watch sudah menjalin kerja sama dengan pengembang aplikasi pengawasan yang memungkinkan relawannya melaporkan secara daring pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pilkada terutama terhadap protokol kesehatan," ujar Wahyu yang hadir bersama jajaran pengurus Pusat nya.
"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Pilkada sebagai Gerakan Lawan Covid-19. Kami siap mengawasi dan memberikan sanksi sosial pada calon kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19," tambahnya.
Dia menyebutkan, apa yang dilakukannya merupakan gerakan masyarakat yang terpanggil untuk ikut menjadi agen-agen melawan Covid-19 (virus Corona) dalam Pilkada.
"Pilkada Watch berharap, menjadi mata dan telinga Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP agar Pilkada jadi Gerakan Lawan Covid baik di lapangan maupun medsos karena selain sebagai aktivis gerakan sebagian besar anggota juga influencer-influencer atau pegiat aktif medsos," jelasnya.
Sementara Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyambut baik kedatangan Pilkada Watch sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu memberikan pengawasan terhadap situasi yang terjadi di lapangan selama proses tahapan Pilkada Serentak 2020.
Karena lanjutnya, kehadiran masyarakat sangat penting untuk melaporkan secara objektif semua pelanggaran yang terjadi. "Yang terlibat dalam proses Pilkada itu setidaknya ada lima. Pertama masyarakat, partai politik, kemudian calon itu sendiri, pemerintah dan media masa," ujarnya.
"Dengan kehadiran teman-teman yang punya jejaring kuat di setiap daerah untuk melakukan pengawasan sangat membantu, apalagi kondisi Covid sekarang banyak larangan -larangan sehingga pengawasan jauh lebih kompleks," sambungnya.
(Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Sedang Rumuskan Mekanisme Kampanye dan Iklan di Medsos)
Hal tersebut disampaikan saat Pilkada Watch melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik beserta jajaran di Gedung Kemendagri, Jum'at (28/8/2020).
(Baca juga: PKS Abstain di Pilkada Solo 2020)
"Pilkada Watch sudah menjalin kerja sama dengan pengembang aplikasi pengawasan yang memungkinkan relawannya melaporkan secara daring pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pilkada terutama terhadap protokol kesehatan," ujar Wahyu yang hadir bersama jajaran pengurus Pusat nya.
"Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Pilkada sebagai Gerakan Lawan Covid-19. Kami siap mengawasi dan memberikan sanksi sosial pada calon kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19," tambahnya.
Dia menyebutkan, apa yang dilakukannya merupakan gerakan masyarakat yang terpanggil untuk ikut menjadi agen-agen melawan Covid-19 (virus Corona) dalam Pilkada.
"Pilkada Watch berharap, menjadi mata dan telinga Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP agar Pilkada jadi Gerakan Lawan Covid baik di lapangan maupun medsos karena selain sebagai aktivis gerakan sebagian besar anggota juga influencer-influencer atau pegiat aktif medsos," jelasnya.
Sementara Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyambut baik kedatangan Pilkada Watch sebagai bagian dari masyarakat untuk membantu memberikan pengawasan terhadap situasi yang terjadi di lapangan selama proses tahapan Pilkada Serentak 2020.
Karena lanjutnya, kehadiran masyarakat sangat penting untuk melaporkan secara objektif semua pelanggaran yang terjadi. "Yang terlibat dalam proses Pilkada itu setidaknya ada lima. Pertama masyarakat, partai politik, kemudian calon itu sendiri, pemerintah dan media masa," ujarnya.
"Dengan kehadiran teman-teman yang punya jejaring kuat di setiap daerah untuk melakukan pengawasan sangat membantu, apalagi kondisi Covid sekarang banyak larangan -larangan sehingga pengawasan jauh lebih kompleks," sambungnya.
Explore More