Agresivitas China di Natuna Jadi Tantangan bagi Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia
Jum'at, 01 November 2024 - 20:57 WIB
loading...
A
A
A
Meski demikian Ristian tidak setuju bila sikap non-blok tersebut diartikan dalam bentuk jumlah dan porsi yang sama antara diplomasi pertahanan dengan Barat dan China. "Prosentasi diplomasi nya tidak harus sama," jelas Ristian.
Namun Ristian berpandangan bahwa diplomasi militer Indonesia dengan China juga menghadapi beberapa tantangan. “Pertama, diplomasi pertahanan belum berhasil mencegah sikap agresif China di Natuna. Kedua, ada kekhawatiran diplomasi pertahanan justru dijadikan siasat oleh China untuk mempelajari dan memahami kekuatan kita,” ujar peneliti mitra FSI itu.
Dalam sesi tanggapan, Kolonel Sugeng yang mewakili Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI menekankan kembali pentingnya mempertimbangkan bagaimana diplomasi pertahanan bisa menjadi sinyal stabilitas yang mengutamakan dialog dan menegaskan sentralitas serta kedaulatan ASEAN di kawasan, khususnya pada sengketa Laut China Selatan dan sekitar perairan Natuna.
Sugeng juga mengatakan bahwa kerja sama dengan mitra mana pun, termasuk China, tidak mengurangi komitmen Indonesia terhadap aturan hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang merupakan pijakan utama dalam penyelesaian konflik maritime di kawasan.
"Dengan demikian kerja sama pertahanan ini diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan nasional dan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku," katanya.
Seminar yang dipandu oleh ketua FSI Johanes Herlijanto, Ph.D tersebut menghadirkan mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M yang juga merupakan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI dan dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc sebagai pembicara utama.
Seminar dihadiri oleh sejumlah perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), antara lain, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Muda (Bakamla) Samuel H. Koawaas, Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, perwakilan Komando Armada Republik Indonesia Kolonel Laut Puji Basuki, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan RI, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., M.Tr. Opsla., CIQnR., CIQaR,
Hadir juga Dekan FKN Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han), Kepala Program Studi Magister Keamanan Maritim Unhan RI Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR, dan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Hadir pula melalui daring perwakilan dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Kolonel Sugeng.
Namun Ristian berpandangan bahwa diplomasi militer Indonesia dengan China juga menghadapi beberapa tantangan. “Pertama, diplomasi pertahanan belum berhasil mencegah sikap agresif China di Natuna. Kedua, ada kekhawatiran diplomasi pertahanan justru dijadikan siasat oleh China untuk mempelajari dan memahami kekuatan kita,” ujar peneliti mitra FSI itu.
Dalam sesi tanggapan, Kolonel Sugeng yang mewakili Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI menekankan kembali pentingnya mempertimbangkan bagaimana diplomasi pertahanan bisa menjadi sinyal stabilitas yang mengutamakan dialog dan menegaskan sentralitas serta kedaulatan ASEAN di kawasan, khususnya pada sengketa Laut China Selatan dan sekitar perairan Natuna.
Sugeng juga mengatakan bahwa kerja sama dengan mitra mana pun, termasuk China, tidak mengurangi komitmen Indonesia terhadap aturan hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang merupakan pijakan utama dalam penyelesaian konflik maritime di kawasan.
"Dengan demikian kerja sama pertahanan ini diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan nasional dan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku," katanya.
Seminar yang dipandu oleh ketua FSI Johanes Herlijanto, Ph.D tersebut menghadirkan mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M yang juga merupakan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI dan dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc sebagai pembicara utama.
Seminar dihadiri oleh sejumlah perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), antara lain, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Muda (Bakamla) Samuel H. Koawaas, Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, perwakilan Komando Armada Republik Indonesia Kolonel Laut Puji Basuki, dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan RI, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., M.Tr. Opsla., CIQnR., CIQaR,
Hadir juga Dekan FKN Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han), Kepala Program Studi Magister Keamanan Maritim Unhan RI Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR, dan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Hadir pula melalui daring perwakilan dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Kolonel Sugeng.
(abd)
Lihat Juga :
