Kejagung Dinilai Memperlihatkan Langkah Nyata Amankan Aset Negara

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) memperlihatkan langkah nyata dalam mengamankan aset negara. Menurutnya, Korps Adhyaksa itu telah menunjukkan kerja-kerja positif.

Lembaga hukum yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu dianggap berhasil memulihkan keyakinan publik atas penegakan hukum di Tanah Air dengan berani membongkar kasus-kasus korupsi besar yang selama ini sulit disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Berikut ini catatan lengkapnya," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).





Pieter berpendapat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi medan tempur yang rumit. Terlebih, jika kasus tersebut melibatkan pihak-pihak dengan kekuasaan besar sehingga kerap tidak tersentuh.

"Di negeri ini, korupsi bukan sekadar persoalan pencurian uang negara, melainkan sebuah sistem yang telah tertanam dalam relung-relung kekuasaan," tuturnya.

Pieter mengatakan, para koruptor dengan jaringan luas dan modal yang kuat seringkali berhasil lolos dari jerat hukum. Bahkan, dia tak segan mengibaratkan orang-orang itu sebagai gurita dengan tentakel yang merayap ke berbagai sektor, dari politik hingga bisnis.



Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah lesunya penegakan hukum terhadap koruptor, Kejagung akhirnya memperlihatkan taringnya dengan mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kasus-kasus besar itu di antaranya skandal di PT Timah, sengketa crazy rich Surabaya melawan PT Antam, korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, hingga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat Tom Lembong.

"Lembaga penegak hukum ini menunjukkan gebrakan dalam mengamankan aset negara, memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia menilai wajar jika kinerja Kejagung saat ini mendapat perspektif positif dari masyarakat. Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir September 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik yang tinggi hingga mencapai 69 persen dan menjadikannya salah satu lembaga paling dihormati setelah TNI dan Presiden.



"Masyarakat semakin mempercayai Korps Adhyaksa, yang dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan dalam menindak kasus-kasus besar. Hal ini membawa Kejagung berada di atas beberapa institusi lainnya dalam hal kepercayaan, termasuk Polri, Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini digadang-gadang sebagai lembaga superbody dalam menangani kasus-kasus korupsi," imbuhnya.

Dia menilai kepercayaan itu tidak hanya tumbuh dari keberanian membongkar kasus korupsi besar, tetapi upaya Kejagung membersihkan oknum jaksa nakal yang kerap menodai citra institusi. Menurutnya, proses pembersihan ini menjadi langkah signifikan dalam mengembalikan integritas dan kredibilitas kejaksaan.

Dia melanjutkan, ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum berjalan tanpa toleransi bagi oknum di internal kejaksaan, kepercayaan terhadap lembaga ini pun menguat. “Salah satu keunggulan Kejagung dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya adalah sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan ini, Kejagung mampu menjangkau lebih banyak wilayah dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang merata di berbagai pelosok," kata Pieter.

Dia juga berpandangan penguatan sumber daya manusia (SDM) memungkinkan Kejagung untuk terus mengejar setiap bukti baru yang muncul, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan para elite dan pejabat dalam kasus-kasus besar. Di samping dari itu, dia menekankan penting bagi Kejagung untuk menjaga tren positif tersebut.

Kata dia, Kejagung harus selalu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang merata. Sebagai lembaga penegak hukum yang tetap menjunjung tinggi sisi humanis, kata Pieter Zulkifli, Kejagung harus menunjukkan bahwa lembaganya dapat menindak secara tegas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kejagung juga harus berani mengungkap siapa pun elite yang terlibat dalam konspirasi perbuatan korupsi. "Seiring keberhasilan Kejagung, tantangan besar yang masih menanti adalah bagaimana mempertahankan integritas ini agar menjadi teladan bagi generasi mendatang. Melalui keteladanan yang baik dari sikap dan tindakan pemimpin yang bersih, masyarakat akan mendapatkan edukasi tentang pentingnya integritas dan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari," kata Pieter Zulkifli.

Dia mengungkapkan bahwa dalam arena perang melawan korupsi di Indonesia, dua raksasa hukum, yaitu Kejagung dan KPK kerap bersaing memperebutkan gelar juara. Keduanya punya peran krusial dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar, namun dengan gaya dan strategi yang berbeda.

Kejagung dengan sejarahnya yang panjang, memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Kekuatannya terletak pada kemampuannya dalam menangani berbagai jenis tindak pidana, tidak hanya korupsi.

"Kejaksaan Agung seringkali digambarkan sebagai 'serba bisa' dalam penegakan hukum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan Agung semakin serius dalam memburu koruptor. Beberapa kasus besar yang berhasil dibongkar telah mengangkat reputasinya," ucapnya.

Sedangkan KPK, kata dia, hadir sebagai pendatang baru yang penuh semangat. Lembaga Antirasuah yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi pun memiliki kewenangan yang luas dan fleksibel. Pieter Zulkifli mengibaratkan KPK sebagai petarung muda yang lincah dan agresif, mampu bergerak cepat dan tepat sasaran.

Dengan dukungan masyarakat yang kuat, KPK bahkan berhasil menangkap sejumlah koruptor kelas kakap dan mengembalikan aset negara dalam jumlah yang signifikan. Di sisi lain, kata dia, bila KPK dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Apalagi, tekanan politik dan upaya pelemahan KPK terus terjadi.

Selain itu, KPK harus berhadapan dengan jaringan korupsi yang semakin canggih dan sulit dibongkar. Parahnya, sambung dia, langkah KPK sekarang tersendat dengan masalah internal dan integritas para komisionernya. Mengingat, beberapa Wakil Ketua KPK tersandung kasus etik, dan bahkan Firli Bahuri selaku Ketua terjerat kasus pemerasan dan gratifikasi, sehingga membuat dirinya dipecat dari jabatan ketua KPK.

"Membandingkan kinerja kedua lembaga ini seperti membandingkan apel dengan jeruk. Masing-masing memiliki peran dan kelebihannya sendiri. Namun, jika dilihat dari perspektif publik, KPK seringkali lebih populer karena dianggap lebih agresif dalam memberantas korupsi," ungkap Pieter.

Dia juga mengamini jika Kejagung dan KPK seringkali dianggap sebagai rival dalam pemberantasan korupsi. Padahal idealnya, kedua lembaga itu seharusnya saling bersinergi dan melengkapi. Kejagung dengan pengalaman dan jaringan luasnya dapat memberikan dukungan yang kuat bagi KPK.

Sedangkan KPK dengan kecepatan dan fleksibilitasnya dapat memberikan semangat baru bagi Kejagung. "Apa pun itu, tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana menjaga momentum dan keberlanjutan. Korupsi adalah kejahatan yang terus berkembang dan bermutasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar dia, Kejagung dan KPK harus terus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pieter Zulkifli menekankan bahwa pemberantasan korupsi yang konsisten akan menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, jujur, dan adil.

Sikap antikorupsi dari para pejabat tinggi dinilai akan menjadi pengingat bagi semua rakyat Indonesia bahwa negara ini dapat berubah menjadi lebih baik. Melalui keteladanan dalam kekuasaan yang bersih dan tegas, masyarakat tidak hanya merasakan dampaknya secara langsung, tetapi juga terinspirasi untuk mengikuti jejak tersebut.

Dia menegaskan jika generasi emas yang bersih dan berdaya tidak akan tercipta tanpa contoh nyata dari pemimpin yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan. “Mempersiapkan generasi emas Indonesia yang jujur, bersih, dan anti-korupsi dimulai dari para pemangku kekuasaan hari ini. Bila elite politik dan penegak hukum menunjukkan keteladanan dengan bersikap jujur, tegas, dan bersih dari perilaku korup, maka masyarakat pun akan semakin teredukasi," jelasnya.

Dia juga menyatakan keteladanan dari penguasa yang jujur dan bersih akan menggerakkan perubahan dalam masyarakat dan membentuk peradaban yang lebih baik. Dia menilai langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan bersih dari korupsi harus menjadi landasan kokoh untuk menciptakan generasi emas yang berdaya saing global. Pieter Zulkifli menegaskan generasi emas Indonesia hanya dapat diwujudkan apabila kekuasaan bersih dari segala perilaku korup.

Terpenting, lanjut dia, tidak lagi menjadi sarang bagi oknum-oknum yang merusak tatanan masyarakat. Dia berpendapat, keberhasilan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi juga menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang bersih dan berintegritas.

Dia menambahkan, dengan memberikan contoh yang baik, lembaga penegak hukum di Indonesia akan menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi korupsi. "Generasi emas 2045 tidak akan pernah terwujud jika negara tidak serius memberantas korupsi," pungkasnya.