Komnas HAM: Pengaduan dari Luar Jawa Didominasi Konflik Agraria
Sabtu, 29 Agustus 2020 - 01:15 WIB
loading...
Puluhan petani membawa foto kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, 30 Juni 2014. Komnas HAM banyak menerima aduan dari luar Pulau Jawa terkait konflik agraria. FOTO/DOK.SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke Komnas HAM lebih dari 2.000 setiap tahun. Semua pengaduan berkorelasi dengan permasalahan sosial yang ada di daerah.
Pengaduan dari masyarakat pulau dan luar Jawa berbeda karakteristiknya. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab memberikan contoh pengaduan dari Sumatera Utara yang banyak terkait konflik agraria .
"Ini konflik yang sudah berumur panjang. Persoalan yang sama datang dari daerah Sulawesi dan Papua. Ini menunjukkan ada problem baru dan meningkat terkait investasi pada perkebunan besar dan masalah tanah," katanya dalam diskusi daring dengan tema "Wajah HAM dalam Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI", Jumat (28/8/2020). (Baca juga: Komnas HAM: Penjara di Indonesia Penuh karena Banyak Persoalan Agama )
Dalam kasus seperti itu, Amiruddin mengatakan, perlu ada langkah untuk melindungi masyarakat. Ketika masalah itu tidak tertangani dengan baik, maka biasanya muncul tindakan kekerasan dan sosial.
Di sisi lain, pengaduan dari masyarakat di Pulau Jawa ke Komnas HAM juga cukup banyak. Amiruddin mengungkapkan kebanyakan pengaduannya tentang pelayanan publik yang dirasakan tidak baik.
Melihat persoalan itu, Komnas HAM aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar memperbaiki layanan publiknya. Masalah HAM baru yang muncul adalah diskriminasi atau intoleransi.
"Sekelompok orang melakukan tindakan kepada yang lain, baik karena paham agama atau lainnya. Ini mulai banyak. Kita mengalami problem relasi antarkelompok," tuturnya. (Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Minerba Dinilai Rentan Memicu Pelanggaran HAM )
Selain itu, pihak-pihak yang banyak diadukan ke Komnas HAM adalah pemerintah kabupaten dan kepolisian. Masyarakat mengadukan pemerintah kabupaten biasanya terkait dengan izin lahan yang diberikan perusahaan atau siapa pun, tetapi berimplikasi terhadap kehidupan mereka.
Amiruddin menjelaskan, lembaga lain yang sering diadukan adalah kepolisian. Masalah yang diadukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyalahgunaan senjata hingga dugaan kekerasan.
"Ini konstan setiap tahun. Bagaimana masyarakat melihat kinerja polisi terkait dengan perkembangan diri mereka. Dulu tidak pernah diadukan, sekarang banyak," katanya.
Pengaduan dari masyarakat pulau dan luar Jawa berbeda karakteristiknya. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab memberikan contoh pengaduan dari Sumatera Utara yang banyak terkait konflik agraria .
"Ini konflik yang sudah berumur panjang. Persoalan yang sama datang dari daerah Sulawesi dan Papua. Ini menunjukkan ada problem baru dan meningkat terkait investasi pada perkebunan besar dan masalah tanah," katanya dalam diskusi daring dengan tema "Wajah HAM dalam Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI", Jumat (28/8/2020). (Baca juga: Komnas HAM: Penjara di Indonesia Penuh karena Banyak Persoalan Agama )
Dalam kasus seperti itu, Amiruddin mengatakan, perlu ada langkah untuk melindungi masyarakat. Ketika masalah itu tidak tertangani dengan baik, maka biasanya muncul tindakan kekerasan dan sosial.
Di sisi lain, pengaduan dari masyarakat di Pulau Jawa ke Komnas HAM juga cukup banyak. Amiruddin mengungkapkan kebanyakan pengaduannya tentang pelayanan publik yang dirasakan tidak baik.
Melihat persoalan itu, Komnas HAM aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar memperbaiki layanan publiknya. Masalah HAM baru yang muncul adalah diskriminasi atau intoleransi.
"Sekelompok orang melakukan tindakan kepada yang lain, baik karena paham agama atau lainnya. Ini mulai banyak. Kita mengalami problem relasi antarkelompok," tuturnya. (Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Minerba Dinilai Rentan Memicu Pelanggaran HAM )
Selain itu, pihak-pihak yang banyak diadukan ke Komnas HAM adalah pemerintah kabupaten dan kepolisian. Masyarakat mengadukan pemerintah kabupaten biasanya terkait dengan izin lahan yang diberikan perusahaan atau siapa pun, tetapi berimplikasi terhadap kehidupan mereka.
Amiruddin menjelaskan, lembaga lain yang sering diadukan adalah kepolisian. Masalah yang diadukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penyalahgunaan senjata hingga dugaan kekerasan.
"Ini konstan setiap tahun. Bagaimana masyarakat melihat kinerja polisi terkait dengan perkembangan diri mereka. Dulu tidak pernah diadukan, sekarang banyak," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
