Belanja Negara dalam Konvergensi Wilayah: Efektifkah?

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia sudah mengarah pada konvergensi walaupun masih relatif lambat. Hal tersebut didasarkan bahwa pendapatan per kapita memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia. Artinya, pada tahun dan daerah observasi yang memiliki pendapatan per kapita rendah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah berpendapatan tinggi dengan variabel lain dianggap konstan.

Terbukti, melalui pertumbuhan PDRB riil per kapita dari tahun 2010 sampai 2022, provinsi yang berpendapatan rendah tumbuh lebih besar yaitu 51,7% dibandingkan dengan provinsi yang berpendapatan tinggi tumbuh lebih lambat hanya 19,17%. Pertumbuhan provinsi yang berpendapatan rendah juga memiliki nilai yang lebih besar daripada pertumbuhan Indonesia sebesar 42,91%.

Selain itu, pertumbuhan riil per kapita dari tahun 2010 sampai 2018 daerah berpendapatan rendah selalu lebih besar daripada daerah berpendapatan tinggi dan Indonesia.

Hal yang menarik, bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap percepatan konvergensi di Indonesia. Nilai koefisien yang diperoleh menunjukkan bahwa peran pemerintah melalui pengeluaran di ketiga bidang tersebut tidak efektif dalam mempercepat konvergensi.

Artinya, selama ini pengeluaran di bidang pendidikan tidak memberikan efek signifikan terhadap perekonomian. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah rendahnya kualitas pendidikan, ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya infrastruktur pendidikan. Padahal, alokasi anggaran pendidikan terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Begitu juga pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan faktanya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan konvergensi. Artinya, kualitas layanan yang disediakan masih rendah serta distribusi layanan kesehatan pun masih tidak merata di berbagai daerah.

Padahal, realisasi belanja kesehatan terus meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama ini fokus pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan lebih besar pada penanganan penyakit (kuratif) dibandingkan dengan pencegahan (preventif) sehingga mengakibatkan dampak yang kurang optimal terhadap produktivitas tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan, yang mencakup infrastruktur, ketertiban, dan pelayanan umum, juga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap percepatan konvergensi. Ketidakefisienan dalam alokasi dan penggunaan anggaran, serta fokus yang tidak tepat sasaran dalam proyek-proyek pembangunan, secara umum aspek kemanfaatan Pembangunan infrastruktur belum terasa, terutama kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mendorong Optimalisasi Peran Pemerintah dan Swasta

Analisis di atas mengindikasikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas belanja pemerintah di sektor-sektor tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Di samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan perannya dengan mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran untuk program-program yang lebih selaras dengan kebutuhan lokal dan dinamika pasar kerja.

Berbagai temuan dari hasil kajian tersebut mutlak menggambarkan bahwa strategi yang lebih terarah dalam alokasi belanja publik sangat diperlukan. Upaya memperkuat investasi di bidang pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kesesuaian dengan pasar kerja, serta memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik adalah salah satu langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Begitu juga dalam konteks pembangunan infrastruktur, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, melainkan juga perlu diperluas ke berbagai daerah terpencil yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya saing mereka. Artinya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi serta kebutuhan spesifik dari setiap daerah di Indonesia.