Tak Dapat Jatah Kursi Menteri, Ini Kata Politisi Partai Hanura
Minggu, 27 Oktober 2019 - 18:09 WIB
Tak Dapat Jatah Kursi Menteri, Ini Kata Politisi Partai Hanura
A
A
A
JAKARTA - Partai Hanura tidak mendapatkan jatah kursi menteri atau wakil menteri dalam susunan Kabinet Indonesia Maju . Bagi Partai Hanura, keyakinan dan pilihan politik ideologis itu tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri.
Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, dukungan Partai Hanura kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 benar-benar didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik ideologis."Keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara, bangsa, cita-cita Proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia," kata Benny pada Minggu (27/10/2019).
Menurut Benny, dukungan itu didasarkan pada keberhasilan Jokowi selama lima tahun sebelumnya dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Di sisi lain, KH Ma'ruf Amin dalam dinilai sebagai tokoh dan ulama besar Indonesia.
"Bagi Partai Hanura, keyakinan dan pilihan politik ideologis itu tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri. Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan menteri atau wakil menteri secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Benny menuturkan, partainya tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis hanya untuk mengejar jabatan menteri atau wakil menteri."Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Tapi jika Presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan bangsa maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden," tuturrnya.
Bagi Hanura, lanjut Benny, Presiden telah memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya. "Yang harus dilakukan adalah memberi support sepenuhnya dan bukan membebaninya. Pasca-Pilpres 2019 yang telah "membelah" masyarakat kita, bagi Partai Hanura, ini momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan rakyat menuju persatuan nasional Indonesia," katanya.
Karena itu, bagi Hanura, ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap tawa'dhu dan istiqamah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, dukungan Partai Hanura kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 benar-benar didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik ideologis."Keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara, bangsa, cita-cita Proklamasi dan tujuan nasional dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia," kata Benny pada Minggu (27/10/2019).
Menurut Benny, dukungan itu didasarkan pada keberhasilan Jokowi selama lima tahun sebelumnya dengan pembangunan multi sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Di sisi lain, KH Ma'ruf Amin dalam dinilai sebagai tokoh dan ulama besar Indonesia.
"Bagi Partai Hanura, keyakinan dan pilihan politik ideologis itu tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri. Terlebih secara prinsip, Partai Hanura menyadari bahwa pengangkatan menteri atau wakil menteri secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Benny menuturkan, partainya tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis hanya untuk mengejar jabatan menteri atau wakil menteri."Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Tapi jika Presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan bangsa maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden," tuturrnya.
Bagi Hanura, lanjut Benny, Presiden telah memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya. "Yang harus dilakukan adalah memberi support sepenuhnya dan bukan membebaninya. Pasca-Pilpres 2019 yang telah "membelah" masyarakat kita, bagi Partai Hanura, ini momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan rakyat menuju persatuan nasional Indonesia," katanya.
Karena itu, bagi Hanura, ada atau tidak dalam Kabinet Kerja Jilid 2, Partai Hanura tetap tawa'dhu dan istiqamah untuk mengawal dan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
(whb)
