Hanura: Relevan atau Tidak Reshuffle Kabinet Seharusnya Bukan Dinilai Menteri
Rabu, 08 Juli 2020 - 15:41 WIB
loading...
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir merespons isu reshuffle kabinet yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Apakah betul Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai keinginan untuk mereshuflle kabinet-nya? Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir merespons isu reshuffle kabinet yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini.
Menurut Inas, padahal sebagian besar masyarakat menilai ucapan Presiden Jokowi tentang reshuflle itu adalah sikap bijak untuk memacu kinerja menteri-menterinya agar bekerja 'extra ordinary' dalam menghadapi pandemi COVID-19. (Baca juga: Klaim Pratikno Kabinet Membaik Setelah Jokowi Marah, Pengamat: Lebay)
"Tapi, ketika Menteri Sekretariat Negara mengatakan bahwa kinerja para menteri sudah membaik dan resfuflle kabinet menjadi tidak relevan, maka masyarakat akhirnya justru meyakini bahwa isu reshuflle bukanlah sekadar pemacu kinerja para mentri, melainkan ancaman presiden kepada menteri-menterinya yang berkinerja buruk sejak ditunjuk sebagai menteri," ujar Inas saat dihubungi SINDOnews, Rabu (8/7/2020).
Inas menyebut relevan atau tidak relevan tentang reshuflle seharusnya bukan dinilai oleh seorang Menteri Sekretaris Negara, melainkan oleh Presiden Jokowi sendiri sebagai orang yang memegang hak prerogatif untuk melengserkan atau tidak melengserkan seorang menteri. (Baca: Pemuda Muhammadiyah Ungkap Sejumlah Desas-Desus Terkait Reshuffle Kabinet)
Maka, mantan Anggota DPR itu menilai, apabila Menteri Sekretaris Negara mempunyai analisa tentang kinerja para menteri maka seharusnya disampaikan langsung kepada presiden dan bukan dibuka ke publik. "Lagipula, bukankah analisis tersebut adalah rahasia negara?" tandas Inas.
Menurut Inas, padahal sebagian besar masyarakat menilai ucapan Presiden Jokowi tentang reshuflle itu adalah sikap bijak untuk memacu kinerja menteri-menterinya agar bekerja 'extra ordinary' dalam menghadapi pandemi COVID-19. (Baca juga: Klaim Pratikno Kabinet Membaik Setelah Jokowi Marah, Pengamat: Lebay)
"Tapi, ketika Menteri Sekretariat Negara mengatakan bahwa kinerja para menteri sudah membaik dan resfuflle kabinet menjadi tidak relevan, maka masyarakat akhirnya justru meyakini bahwa isu reshuflle bukanlah sekadar pemacu kinerja para mentri, melainkan ancaman presiden kepada menteri-menterinya yang berkinerja buruk sejak ditunjuk sebagai menteri," ujar Inas saat dihubungi SINDOnews, Rabu (8/7/2020).
Inas menyebut relevan atau tidak relevan tentang reshuflle seharusnya bukan dinilai oleh seorang Menteri Sekretaris Negara, melainkan oleh Presiden Jokowi sendiri sebagai orang yang memegang hak prerogatif untuk melengserkan atau tidak melengserkan seorang menteri. (Baca: Pemuda Muhammadiyah Ungkap Sejumlah Desas-Desus Terkait Reshuffle Kabinet)
Maka, mantan Anggota DPR itu menilai, apabila Menteri Sekretaris Negara mempunyai analisa tentang kinerja para menteri maka seharusnya disampaikan langsung kepada presiden dan bukan dibuka ke publik. "Lagipula, bukankah analisis tersebut adalah rahasia negara?" tandas Inas.
(kri)
