Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKPI dan Hanura Kompak Serahkan ke Jokowi

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet pascaditangkapnya dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini ditanggapi oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Hanura. Kedua partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Juru Bicara PKPI Sonny Tulung mengatakan PKPI terus bekerja untuk fokus melayani masyarakat. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Beliau sangat paham untuk menentukan figur-figur yang tepat dalam membantu di kabinet. Ini bukan ranah PKPI. Kami fokus bekerja membantu masyarakat di suasana pandemi yang sulit ini,” ujar Sonny Tulung kepada SINDOnews, Senin (7/12/2020). (Baca juga: Edhy dan Juliari Korupsi, Reshuffle Kabinet Diprediksi Bakal Dipercepat)

Sonny mengatakan, PKPI menghormati proses hukum yang berlaku dan terus mendukung Presiden Jokowi dalam kampanye besar melawan segala bentuk kasus korupsi. PKPI juga mengapresiasi kinerja KPK atas penangkapan terhadap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. "Dan melihat ini adalah bukti nyata bahwa tuduhan keji pelemahan KPK dengan UU KPK yang baru: sama sekali tidak terbukti. KPK tetap menjadi salah satu darda terdepan dan utama dalam pemberantasan korupsi," ujar Pembawa Acara Televisi Kuis Famili 100 ini. (Baca juga: Warganet Sentil Jokowi: Udah 2 Menteri Lho, Pak. Yakin Nggak Mau Reshuffle?)

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. Dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle kabinet. Kata Inas, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. "Reshuffle itu hak Presiden sepenuhnya dan enggak ada yang bisa ganggu gugat," ujar Inas Nasrullah Zubir dihubungi terpisah. (Baca juga: Sudah Dua Menteri Ditangkap KPK, Reshuffle Kabinet Dinilai Mendesak)

Namun, dia menilai pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial definitif harus segera dilakukan. "Tapi pergantian 2 orang menteri yang diduga korupsi, harus segera dilaksanakan dan jangan tertunda, apalagi tugas menteri sosial yang harus juga fokus dalam menanggulangi Covid-19," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Sedangkan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.