Selain Wapres, Jokowi Disarankan Aktifkan Ma'ruf Amin Jadi Penasihat

Kamis, 25 Juni 2020 - 20:54 WIB
loading...
Selain Wapres, Jokowi...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan, selain problem dapur dan operator di pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amin yang tidak maksimal. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah menyatakan, selain problem 'dapur dan operator' di pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang tidak maksimal, Presiden Jokowi juga memerlukan penasihat presiden yang kompatibel dengan kebutuhannya.

(Baca juga: Pengesahan Inkonstitusional, Munarman FPI Minta UU 2/2020 Dibatalkan)

"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa yah. Apa istilahnya itu tausiyah," kata Fahri dalam Webinar bertajuk 'Siapa Layak Direshuffle?, Kamis (25/6/2020).

Maka itu, Fahri menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengaktifkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai penasihatnya, karena Kiai Ma'ruf selain sebagai Wakil Presiden juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI). (Baca juga: Angka Covid-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal)

"(Penasihat) ini yang sebenarnya hari-hari itu bikin presiden tenang. Supaya ambil keputusan yang tenang. Dan termasuk juga supaya memilih tema-tema yang disepakati dengan DPR yang tidak kontroversial," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.

Menurut Fahri, di periode kedua ini seharusnya Presiden Jokowi tak terlalu ambil pusing karena tak bisa mencalonkan diri lagi menjadi Presiden. Sehingga, Jokowi tak perlu mencari musuh. Dia mengatakan, mungkin Jokowi tak mencari musuh dan tak mau bertengkar dengan orang lain, namun bisa jadi ia tak menyadari bahwa di meja Presiden keluar kebijakan yang kontroversial.

(Baca juga: Update Corona: Bertambah 1.178, Kasus Positif Tembus 50 Ribu Orang)

Kata Fahri, kebijakan yang kontroversial bisa dilihat dari sikap pemerintah terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sejumlah Perppu hingga yang terbaru tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang dianggap mengambil alih cabang kekuasaan di legislatif.

"Seharunya wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan. Karena dalam struktur kenegaraan kita wapres itu hanya berguna kalau dipake presiden ya fungsikan pak kyai itu sebagai penasehat," ucapnya.

Fahri menambahkan, sebagai Ketua MUI, Kiai Ma'ruf bisa mengambil hati umat Islam agar tak aksi demonstrasi lagi. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19, maka semua pihak harus berjalan bersama menyelesaikan wabah. Sayangnya, di periode kedua dan dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, negara masih berantem masalah ideologi.

"Berantem-berantem itu ada perdebatan itu kita juga gak ngerti apa sih gunanya. Karena semua UU yang kontroversial itu kita gak tau siapa jubirnya. Lama-lama sembunyi diam-diam ngomong apa di belakang dia, bilang oh kami gak ikut-ikut, oh itu kecolongan," ucapnya.

"Ini lah watak yang jelek dari sebagian bangsa kita. Hipokrasi tidak berani menghadapi kenyataan dan tidak berani katakan sesuatu apa adanya. Tak berani membela pikiran-pikirannya. Begitu pikiran kontroversial lalu diserang orang lari dan tidak kelihatan," pungkas dia.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
TNI-Polri Evakuasi 8...
TNI-Polri Evakuasi 8 Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk ke RSAD Marthen Indey
Travel Gelap Marak di...
Travel Gelap Marak di Musim Mudik, Waspadai Ciri dan Modusnya
TNI Evakuasi 42 Tenaga...
TNI Evakuasi 42 Tenaga Pengajar dan Kesehatan usai Serangan KKB di Distrik Anggruk Yahukimo
Berita Terkini
AHY Tunjuk Andi Mallarangeng...
AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat 2025-2030
23 menit yang lalu
JMT Catat Kendaraan...
JMT Catat Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek pada H-9 Lebaran Meningkat, Berikut Datanya
24 menit yang lalu
Aftech dan Privy Berkomitmen...
Aftech dan Privy Berkomitmen Memajukan Fintech Indonesia
25 menit yang lalu
Tunjuk Irwan Fecho Jadi...
Tunjuk Irwan Fecho Jadi Bendum Demokrat, AHY: Tugas Berat Gantikan Renville Antonio
1 jam yang lalu
AHY Umumkan Jajaran...
AHY Umumkan Jajaran DPP Demokrat 2025-2030: Herman Khaeron Sekjen, Irwan Fecho Bendahara Umum
1 jam yang lalu
Kecam Aksi Biadab OPM...
Kecam Aksi Biadab OPM Serang Guru di Yahukimo, Kapuspen: TNI Tak Akan Tinggal Diam
1 jam yang lalu
Infografis
5 Negara Terancam setelah...
5 Negara Terancam setelah Donald Trump Kembali Jadi Presiden AS
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved