Kehadiran Wakil Menteri Bisa Perkuat Kinerja Pemerintahan

JAKARTA - Keberadaan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju diperlukan untuk mendorong kinerja pemerintah. Dukungan wamen niscaya dibutuhkan karena memang ada sejumlah kementerian yang memiliki beban kerja dan cakupan sangat luas.

Optimisme itu disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Namun mereka menggariskan, target mendorong kinerja bisa terwujud jika kehadiran wamen tidak diiringi dengan penambahan jalur birokrasi.

Selain itu antara menteri dan wamen bisa berbagi kewenangan secara jelas sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 12 wamen di Istana Negara. Mereka yang dipercaya menempati posisi tersebut adalah Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo (Wamen BUMN), Angela Herliani Tanoesoedibjo (Wamenpar dan Ekonomi Kreatif), Mahendra Siregar (Wamen Luar Negeri).

Selanjutnya ada Wahyu Sakti Trenggono (Wamenhan), Zainut Tauhid Sa'adi (Wamenag), Suahasil Nazara (Wamenkeu), Jerry Sambuaga (Wamendag), John Wempi Wetipo (Wamen PUPR), Alue Dohong (Wamen LHK), Budi Arie Setiadi (Wamendes, PDT, dan Transmigrasi) serta Surya Tjandra (Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN).

“Posisi wamen perlu demi efektivitas kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Maju sehingga semakin banyaknya bantuan yang salah satunya dari wamen, semakin efektif kinerja kementerian. Soal bagi-bagi kursi ini hal yang wajar dalam politik,” ujar Hendri Satrio kemarin.

Dia melihat kementerian yang mendapat tambahan wamen memang memiliki beban kerja yang sangat banyak dan luas cakupannya. Dia mencontohkan Kementerian BUMN yang memiliki begitu banyak hal untuk diurus. Begitu juga dengan Kemenkeu dan Kemenlu. Dia menyebut Kemendagri dan beberapa kementerian lain sebenarnya juga perlu wamen.

“Kemenkeu karena yang diurus. Banyak, ada bea cukai, ada visa, pemasukan negara, segala macam lah. Kemenlu juga banyak, Kemendagri juga menurut saya perlu wakil karena urus 542 daerah lebih, kemudian pilkada-pilkada dan sebagainya. Kalau wamen ditanyakan perlu atau tidak, perlu,” kata Hendri.

Adapun Piter Abdullah mengingatkan kehadiran wamen jangan sampai diikuti dengan penambahan jalur birokrasi. "Adanya wakil menteri justru (mestinya) bisa mempercepat keluarnya kebijakan kementerian atau kalau di BUMN bisa membantu mempercepat aksi korporasi BUMN," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Piter, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa adanya wakil menteri di kementerian tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja kementerian. Meski begitu peran wakil menteri akan lebih optimal kalau menterinya legawa berbagai kewenangan. "Termasuk berbagi kewenangan dengan para deputinya. Jadi tidak tumpang tindih dan membingungkan dari sisi pemberian layanan ke stakeholder (BUMN di Kementerian BUMN)," tandasnya.

Presiden Jokowi saat melantik 12 wamen mengingatkan para wamen untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara. Jokowi juga mengingatkan mereka agar menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Secara spesifik Jokowi meminta duo wamen BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo, dapat meningkatkan aset.

Presiden Jokowi mengatakan alasan mengangkat dua wamen karena kementerian portofolio di BUMN begitu besar. “Kita ada 140-an BUMN dengan aset kurang lebih 8.400 triliun, memerlukan sebuah pengelolaan yang baik dan pengawasan kontrol yang baik agar menjadi sebuah aset yang semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang baik kepada rakyat dan negara,” katanya di Istana Merdeka kemarin.

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kesepakatannya bahwa posisi wamen diperlukan untuk membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian, membantu menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja serta memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

“Wakil menteri juga ikut memastikan program-program kerja ter-deliver dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan cara melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.” kata Puan seusai menghadiri pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Agar harapan tersebut terwujud, Puan mengimbau para menteri dan wakilnya agar bekerja secara kompak seperti telah diminta Presiden Jokowi. Menurut dia, jika menteri dan wamen kompak, separuh masalah di kementerian sudah terselesaikan.

Dia lantas menandasksan, DPR sebagai lembaga yang memegang fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran siap menjadi mitra kerja kementerian-kementerian dan lembaga negara lainnya. “Pekan ini personel alat-alat kelengkapan Dewan insyaallah sudah terisi lengkap sehingga mereka bisa langsung bekerja,” tandasnya.

Wamen Siap

Nama Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo yang menjadi wamen BUMN tentu sudah menjadi jaminan. Betapa tidak, keduanya berlatar belakang dua perusahaan besar BUMN. Budi Gunadi Sadikin merupakan dirut PT Inalum, sedangkan Kartika Wiryatmojo adalah dirut Bank Mandiri. Budi Gunadi kepada wartawan menyatakan kesiapannya membantu tugas menteri.

Dia mengaku secara khusus diperintahkan Presiden untuk membuat program-program yang dapat mengajak rakyat untuk berwirausaha dengan baik. “Mengorporasikan petani dan nelayan. Inhutani dan PTPN kalau bisa itu daerah-daerah bisa merangkul rakyat-rakyat di sekitarnya sehingga jangan sampai rakyat juga jadi miskin. Itu pesan yang saya dapat,” ungkapnya. Adapun Kartika Wiryoatmo diminta Presiden agar mampu membuat BUMN lebih kompetitif dan menjadi pemain global.

Selain itu dia juga ditegaskan untuk membesarkan BUMN agar bersama-sma swasta bisa menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian. “Dan juga bisa ekspansi ke global, membangun competitiveness Indonesia. Termasuk dari sisi talentanya. Karena talenta-talenta di BUMN ini bisa jadi talenta nasional. Nanti jadi putra putri terbaik Indonesia juga,” tuturnya.

Budi Arie Setiadi yang ditunjuk sebagai wamen Desa, PDT dan Transmigrasi mengaku diminta Presiden agar mendorong kemajuan desa yang menjadi fondasi kemajuan bagi bangsa dan negara. “Pembangunan yang adil makmur dan merata. Anggaran cukup besar bagi pembangunan perdesaan harus betul-betul memberikan kemajuan berarti sehingga bisa memberikan kemajuan nasional,” kata Ketua Umum Projo itu.

Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono, dipercaya Jokowi mendampingi Prabowo Subianto sebagai wamenhan. Dia mengaku akan fokus pada pengembangan industri pertahanan karena sesuai dengan latar belakangnya.

“Ya harapannya adalah ke depan menuju pada menjawab visi Presiden, yaitu sektor untuk industri pertahanan. Bisa mulai kita kembangkan yang lebih baik. Saya kira hanya itu yng disampaikan beliau. Dan saya katakan saya siap untuk bekerja,” kata dia.