Reshuffle Kabinet, PKS Sarankan Jokowi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri
loading...
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak Presiden Jokowi. Ia mengusulkan kepada Jokowi agar melibatkan KPK dalam memilih calon menteri. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat intensif dengan Wakilnya, Ma'ruf Amin pada Senin (21/12/2020) kemarin. Rapat intens keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet menjelang akhir 2020.
Isu reshuffle mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu, 23 Desember 2020.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan bahwa reshufflekabinet adalah hak Presiden Jokowi. Ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan KPK dalam memilih calon menteri. Hal itu penting untuk meminimalisir calon menteri yang dipilih, tidak kembali melakukan korupsi. ( )
"Reshuffle haknya Pak Jokowi. Pesannya dua; pilih yang tidak korupsi dan kompeten. Karena itu bagus libatkan KPK untuk meneliti rekam jejak para calon menteri," kata Mardani saat dikonfirmasi MNC News Portal, Selasa (22/12/2020).
Menurut Mardani, saat ini masyarakat sangat butuh pemerintahan yang jujur, bersih, dan adil. Terlebih, perekonomian bangsa Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19. "Rakyat perlu pemimpin yang bersih dan jujur dan kompeten karena kondisi umum semua sudah kesusahan," katanya. ( )
Isu reshuffle mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu, 23 Desember 2020.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan bahwa reshufflekabinet adalah hak Presiden Jokowi. Ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan KPK dalam memilih calon menteri. Hal itu penting untuk meminimalisir calon menteri yang dipilih, tidak kembali melakukan korupsi. ( )
"Reshuffle haknya Pak Jokowi. Pesannya dua; pilih yang tidak korupsi dan kompeten. Karena itu bagus libatkan KPK untuk meneliti rekam jejak para calon menteri," kata Mardani saat dikonfirmasi MNC News Portal, Selasa (22/12/2020).
Menurut Mardani, saat ini masyarakat sangat butuh pemerintahan yang jujur, bersih, dan adil. Terlebih, perekonomian bangsa Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19. "Rakyat perlu pemimpin yang bersih dan jujur dan kompeten karena kondisi umum semua sudah kesusahan," katanya. ( )
(abd)
Explore More