Mengembalikan Persahabatan Indonesia-Rusia
Rabu, 04 September 2024 - 05:05 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg V Kopylov dalam jumpa pers di kantornya (18/12/2019) mengungkapkan, Indonesia sebenarnya tetap berkeinginan melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi SU-35, meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Pihak Kementerian Pertahanan Indonesia pun telah menegaskan Indonesia tidak bisa diintervensi negara manapun dalam mengambil keputusan, termasuk soal pembelian alutsista.
Namun realitasnya, transaksi tersebut masih berhenti hingga 2024 ini. Perang Rusia vs Ukraina yang pecah sejak 24 Februari 2022 semakin menenggelamkan agenda strategis tersebut. Setelah 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia yang jatuh pada 2020 lalu, kerja sama yang semestinya kian berkembang justru macet karena faktor eksternal.
Mendayung Antara Dua Karang
Momen pertemuan Prabowo dengan Presiden Rusia kala kunjungan ke Kremlin pada 31 Juli 2024 lalu bisa menjadi batu pijakan untuk mengembalikan kemesraan hubungan Indonesia-Rusia. Berbagai dinamika internasional semestinya tidak boleh menjadi halangan kerja sama, termasuk dalam bidang pertahanan
Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional dari Fisipol UGM, Dr Dafri Agus Salim, MA dalam keterangannya kepada wartawan (07/08/2024) melihat kunjungan Prabowo memberi sinyal kemungkinan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. Pergeseran dimaksud yakni dari kebijakan berorientasi agak ke barat berganti menoleh ke agak timur. Selain berkunjung ke Rusia, indikatornya bisa dilihat dari kunjungan Prabowo ke Turki dan China. Kondisi demikian tentu serta merta berpengaruh pada hubungan politik luar negeri Indonesia dengan AS.
Dalam pandangannya, kunjungan itu juga mengindikasikan bahwa Prabowo ingin Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun kekuatan Timur, dan menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia, di luar negara-negara Barat. Tak kalah strategis, langkah itu meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengabaikan kepentingan Indonesia.
Dafri Agus Salim lalu menggariskan, pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi pada setiap pergantian kepemimpinan nasional menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat menjalankan politik bebas aktif murni. Menurut dia, berbagai langkah yang dilakukan lebih cenderung bersifat pragmatis.
Apa yang disampaikan Dafri Agus Salim mengingatkan pada pidato Proklamator Bung Hatta dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta, 2 September 1948, yang kemudian dijadikan buku berjudul ‘’Mendajung Antara Dua Karang’’. Pesan pidatonya, Bung Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri bebas aktif tetap relevan sampai sekarang (konteks saat itu tatanan dunia terpolarisasi ke dalam dua blok yang saling berebut pengaruh, blok barat dan blok timur). Menghadapi kondisi ini, Indonesia tidak boleh pasif dalam kancah politik di dunia.
baca juga: Pengaruh Putin, Tetangga Indonesia Ingin Merdeka dari Dolar AS
Apakah itu murni implementasi politik bebas aktif atau pragmatis, langkah yang dilakukan Prabowo berkunjung ke Rusia menemui Putin bisa mengubah pendulum kebijakan pertahanan Indonesia yang menjauhi Rusia karena faktor tekanan AS. Memahami pemikiran Bung Hatta yang mencerminkan kebijakan Indonesia saat itu, Prabowo bisa mempraktikkan politik ‘’mendayung antara dua karang’’, sehingga kebijakan yang diambil tidak menegasikan satu sama lain, dalam hal ini AS versus Rusia.
Rencana latihan bersama Orruda 2024 yang melibatkan TNI AL dan Angkatan Laut Rusia (Russian Navy) bisa menjadi simbolisasi pengembalian hubungan baik Indonesia-Rusia yang sudah terjalin lama. Program tersebut sudah digodok perwira Angkatan Laut Indonesia-Rusia dalam Final Planning Conference (FPC) yang digelar di Surabaya bulan Juni 2024. Latihan yang kali pertama digelar kedua negara bersahabat semenjak kemerdekaan Indonesia 79 tahun silam bisa menjadi milestone baru kerja sama ke depan.
Langkah lebih kongkret bisa dilakukan dengan mengaktivasi kontrak akuisisi alutista TNI yang terhenti, baik Sukhoi SU-35, BMP-3F, ataupun BT-3F. Belajar dari kasus India, negeri tersebut tidak takut dengan ancaman CAATSA dengan tetap memborong rudal strategis S-400 dari Rusia senilai Rp79 Triliun. Menhan India Nirmala Sittharaman sejak awal sudah menegaskan bahwa CAATSA bukan hukum PBB dan tidak bisa diterapkan di negara.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambil negaranya bukanlah tentang India harus memilih AS atau Rusia, tetapi tentang kerja sama yang telah dibangun India dan Rusia selama puluhan tahun. Sikap ini telah dia sampaikan kepada pejabat AS yang berkunjung ke India, dengan menegaskan bahwa hubungan India- Rusia tidak akan lekang oleh waktu.
Sikap tegas India bisa menjadi inspirasi Indonesia, dalam hal ini pemerintahan Prabowo nanti, dengan meneruskan program akuisisi alutsista tanpa terpengaruh tekanan eksternal. Jika masih mengkhawatirkan ancaman CAATSA, Indonesia bisa mengurangi target akuisisi dengan menunda pembelian Sukhoi SU-35, tetapi tetap memenuhi kebutuhan Korps Marinir TNI AL yang memang sudah terbiasa dengan alutsista Rusia, dalam hal ini mendapatkan BMP-3F dan BT-3F.
Opsi kompromi bisa diambil mengingat Indonesia sudah mengakuisi pesawat Dassault Rafale dari Prancis yang bisa menjadi subtitusi Sukhoi SU-35. Di sisi lain, keputusan memborong 24 pesawat F-15-EX dan 24 uni Sikorsky S-70M Black Hawk bisa dimanfaatkan sabagai alat tawar Indonesia untuk meneruskan rencana akuisisi alutsista Rusia yang tertunda.
baca juga: Putin Tawarkan Kerja Sama Proyek Nuklir di Indonesia, Layak Dipertimbangkan?
Namun yang paling berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya Indonesia meneruskan rencana akuisisi alutista made in Rusia adalah sejauh mana Prabowo dan jajarannya nanti mampu mendayung di antara dua karang, Rusia dan AS, atau melakukan pendekatan diplomasi. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana Prabowo berani memainkan bargaining position-nya sehingga AS tidak semaunya mendiktekan agendanya kepada kebijakan luar negeri atau pertahanan Indonesia dan mengganggu kerja sama Indonesia dengan negara sahabat.
Targetnya jangan berhenti pada kerja sama alutsista, tapi juga program-program kerja sama strategis Indonesia-Rusia seperti bantuan keamanan informasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembelian minyak mentah murah dari Rusia, pembangunan pembangkit tenaga nuklir, dan lainnya. Muaranya adalah Indonesia kokoh sebagai negara non-blok yang bebas bergaul dengan negara manapun demi mewujudkan kepentingan nasional. (*)
Namun realitasnya, transaksi tersebut masih berhenti hingga 2024 ini. Perang Rusia vs Ukraina yang pecah sejak 24 Februari 2022 semakin menenggelamkan agenda strategis tersebut. Setelah 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia yang jatuh pada 2020 lalu, kerja sama yang semestinya kian berkembang justru macet karena faktor eksternal.
Mendayung Antara Dua Karang
Momen pertemuan Prabowo dengan Presiden Rusia kala kunjungan ke Kremlin pada 31 Juli 2024 lalu bisa menjadi batu pijakan untuk mengembalikan kemesraan hubungan Indonesia-Rusia. Berbagai dinamika internasional semestinya tidak boleh menjadi halangan kerja sama, termasuk dalam bidang pertahanan
Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional dari Fisipol UGM, Dr Dafri Agus Salim, MA dalam keterangannya kepada wartawan (07/08/2024) melihat kunjungan Prabowo memberi sinyal kemungkinan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. Pergeseran dimaksud yakni dari kebijakan berorientasi agak ke barat berganti menoleh ke agak timur. Selain berkunjung ke Rusia, indikatornya bisa dilihat dari kunjungan Prabowo ke Turki dan China. Kondisi demikian tentu serta merta berpengaruh pada hubungan politik luar negeri Indonesia dengan AS.
Dalam pandangannya, kunjungan itu juga mengindikasikan bahwa Prabowo ingin Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun kekuatan Timur, dan menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia, di luar negara-negara Barat. Tak kalah strategis, langkah itu meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengabaikan kepentingan Indonesia.
Dafri Agus Salim lalu menggariskan, pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi pada setiap pergantian kepemimpinan nasional menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat menjalankan politik bebas aktif murni. Menurut dia, berbagai langkah yang dilakukan lebih cenderung bersifat pragmatis.
Apa yang disampaikan Dafri Agus Salim mengingatkan pada pidato Proklamator Bung Hatta dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta, 2 September 1948, yang kemudian dijadikan buku berjudul ‘’Mendajung Antara Dua Karang’’. Pesan pidatonya, Bung Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri bebas aktif tetap relevan sampai sekarang (konteks saat itu tatanan dunia terpolarisasi ke dalam dua blok yang saling berebut pengaruh, blok barat dan blok timur). Menghadapi kondisi ini, Indonesia tidak boleh pasif dalam kancah politik di dunia.
baca juga: Pengaruh Putin, Tetangga Indonesia Ingin Merdeka dari Dolar AS
Apakah itu murni implementasi politik bebas aktif atau pragmatis, langkah yang dilakukan Prabowo berkunjung ke Rusia menemui Putin bisa mengubah pendulum kebijakan pertahanan Indonesia yang menjauhi Rusia karena faktor tekanan AS. Memahami pemikiran Bung Hatta yang mencerminkan kebijakan Indonesia saat itu, Prabowo bisa mempraktikkan politik ‘’mendayung antara dua karang’’, sehingga kebijakan yang diambil tidak menegasikan satu sama lain, dalam hal ini AS versus Rusia.
Rencana latihan bersama Orruda 2024 yang melibatkan TNI AL dan Angkatan Laut Rusia (Russian Navy) bisa menjadi simbolisasi pengembalian hubungan baik Indonesia-Rusia yang sudah terjalin lama. Program tersebut sudah digodok perwira Angkatan Laut Indonesia-Rusia dalam Final Planning Conference (FPC) yang digelar di Surabaya bulan Juni 2024. Latihan yang kali pertama digelar kedua negara bersahabat semenjak kemerdekaan Indonesia 79 tahun silam bisa menjadi milestone baru kerja sama ke depan.
Langkah lebih kongkret bisa dilakukan dengan mengaktivasi kontrak akuisisi alutista TNI yang terhenti, baik Sukhoi SU-35, BMP-3F, ataupun BT-3F. Belajar dari kasus India, negeri tersebut tidak takut dengan ancaman CAATSA dengan tetap memborong rudal strategis S-400 dari Rusia senilai Rp79 Triliun. Menhan India Nirmala Sittharaman sejak awal sudah menegaskan bahwa CAATSA bukan hukum PBB dan tidak bisa diterapkan di negara.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambil negaranya bukanlah tentang India harus memilih AS atau Rusia, tetapi tentang kerja sama yang telah dibangun India dan Rusia selama puluhan tahun. Sikap ini telah dia sampaikan kepada pejabat AS yang berkunjung ke India, dengan menegaskan bahwa hubungan India- Rusia tidak akan lekang oleh waktu.
Sikap tegas India bisa menjadi inspirasi Indonesia, dalam hal ini pemerintahan Prabowo nanti, dengan meneruskan program akuisisi alutsista tanpa terpengaruh tekanan eksternal. Jika masih mengkhawatirkan ancaman CAATSA, Indonesia bisa mengurangi target akuisisi dengan menunda pembelian Sukhoi SU-35, tetapi tetap memenuhi kebutuhan Korps Marinir TNI AL yang memang sudah terbiasa dengan alutsista Rusia, dalam hal ini mendapatkan BMP-3F dan BT-3F.
Opsi kompromi bisa diambil mengingat Indonesia sudah mengakuisi pesawat Dassault Rafale dari Prancis yang bisa menjadi subtitusi Sukhoi SU-35. Di sisi lain, keputusan memborong 24 pesawat F-15-EX dan 24 uni Sikorsky S-70M Black Hawk bisa dimanfaatkan sabagai alat tawar Indonesia untuk meneruskan rencana akuisisi alutsista Rusia yang tertunda.
baca juga: Putin Tawarkan Kerja Sama Proyek Nuklir di Indonesia, Layak Dipertimbangkan?
Namun yang paling berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya Indonesia meneruskan rencana akuisisi alutista made in Rusia adalah sejauh mana Prabowo dan jajarannya nanti mampu mendayung di antara dua karang, Rusia dan AS, atau melakukan pendekatan diplomasi. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana Prabowo berani memainkan bargaining position-nya sehingga AS tidak semaunya mendiktekan agendanya kepada kebijakan luar negeri atau pertahanan Indonesia dan mengganggu kerja sama Indonesia dengan negara sahabat.
Targetnya jangan berhenti pada kerja sama alutsista, tapi juga program-program kerja sama strategis Indonesia-Rusia seperti bantuan keamanan informasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembelian minyak mentah murah dari Rusia, pembangunan pembangkit tenaga nuklir, dan lainnya. Muaranya adalah Indonesia kokoh sebagai negara non-blok yang bebas bergaul dengan negara manapun demi mewujudkan kepentingan nasional. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
