Mengembalikan Persahabatan Indonesia-Rusia

Nasution dalam buku ‘’Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama’’ mengaku berhasil membawa alutsista senilai USD450 juta dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun, dengan bunga 2,5 persen. Alutsista yang berhasil diboyong ke Tanah Air meliputi 12 kapal selam, tank, kapal roket cepat, pesawat tempur, helikopter, peralatan amfibi, dan berbagai persenjataan berat.

Tepat pada 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer, dan pada awal tahun 1962 berbagai jenis alutsista mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu singkat, Indonesia menjadi didgaya di belahan bumi bagian selatan, dan berhasil memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat, dan secara total mengakhiri sejarah kolonialisme di Nusantara.

Kemesraan Indonesia-Uni Sovyet luruh begitu saja sejak meletusnya G-30 S PKI pada 1965. Peristiwa yang diikuti dengan pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru, serta merta menggeser kiblat Indonesia ke Barat. Perubahan ini lambat laun menenggelamkan sepak terjang hubungan Indonesia-Uni Sovyet.

Baru pada 1989 momentum normalisasi terjadi saat Presiden Soeharto pada 7-12 September berkunjung ke Uni Sovyet dan menandatangani ‘’Pernyataan mengenai Dasar-dasar Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antara Indonesia dengan Uni Republik-Republik Soviet Sosialis’’. Dokumen tersebut mempunyai arti penting yang menggariskan dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerja sama guna mengembangkan lagi kerja sama di berbagai bidang.

Tren demokratisasi pada 1990 yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin sekaligus mengakhiri perang dingin (cold war) antara Blok Barat vs Blok Timur menjadikan Uni Sovyet sebagai salah satu pesakitan. Negara adidaya yang dibentuk 30 Desember 1922 dinyatakan bubar pada 25 Desember 1991. Selanjutnya, pada 28 Desember 1991 melalui surat Menlu Republik Indonesia Ali Alatas yang ditujukan kepada Menlu Andrei Vladimirovich Kozyrev, Indonesia resmi mengakui Federasi Rusia sebagai pengganti sah atau legal successor Uni Soviet.

Pada pemerintahan pasca-Soeharto, hubungan bilateral Indonesia-Rusia terus mengalami perkembangan, terutama setelah penandatanganan ‘’Deklarasi Kerangka Kerjasama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21’’ (Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century) yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Putin di Rusia (21/04/2003). Dokumen inilah yang membentuk landasan baru kerja sama strategis pada level bilateral, regional, hingga global antara Indonesia-Rusia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia pada 1 Desember 2006 mengukuhkan kerja sama kedua negara. Begitupun kunjungan Putin ke Indonesia pada 6 September 2007, yang merupakan kali pertama pemimpin Federasi Rusia berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan bersejarah tersebut, salah satu kesepakatan bilateral yang disepakati adalah state loan Rusia senilai USD1miliar untuk pengadaan alutsista made in Rusia.

Dari Sukhoi Terbentur CAATSA

Keputusan Indonesia memborong pesawat tempur dan sejumlah alutsista buatan Rusia pada medio 2017 seolah mengulang cerita masa lalu di era Orde Lama. Embargo militer yang dijatuhkan AS dan blok Barat, terutama Inggris, kepada Indonesia pasca-insiden Santa Crus pada 12 November 1991, menjadikan kekuatan militer Indonesia pada titik nadir terlemah karena minimnya modernisasi, dan di sisi lain alutsista yang dimiliki kian menua.

baca juga: Putin, Kampanye Multipolar, dan Indonesia

Megawati Soekarnoputri yang memegang tampuk kepemimpinan merasa semakin prihatin karena beberapa pesawat tempur TNI AL yang menjalani perbaikan di Korea Selatan dilarang dibawa balik ke Tanah Air. Dalam kondisi itulah, Megawati bertemu dengan Dubes Rusia dan meminta dipertemukan dengan Putin untuk membeli alutsista, dalam hal ini pesawat Su-27 SK dan Su-30 MK2.

Pengalaman Putri Proklamator Bung Karno ini dituturkan saat acara Peluncuran 58 Judul Buku dalam Rangka Hari Jadi Ke-58 Lemhannas RI, pada 20 Mei 2023. Bagi Presiden RI ke-5 ini, walaupun ketika itu perekonomian Indonesia masih mengalami kesulitan, memperkuat angkatan bersenjata harus tetap menjadi prioritas.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim dalam diskusi virtual yang digelar Pusat Studi Air Power Indonesia (17/2/2022) menuturkan pembelian 4 Sukhoi Su-27 SK dan Su-30 MK2, plus helikopter MI-35, pada 2003 dilakukan karena Indonesia dalam kondisi diembargo AS. Menurut dia, negeri ini tidak bisa berdiam diri karena sistem pertahanan tidak berjalan.

Diungkapkan pula, pembelian dilakukan dengan metode imbal dagang, sebagian secara tunai dan sisanya menggunakan komoditas. Dalam perjalanan, Indonesia memiliki 5 Sukhoi SU-27 SK dan 11 SU-30 MK2. Sebagai informasi, kelahiran Sukhoi SU-27 SK diarahkan untuk menyaingi jet tempur andalan AS seperti F-14, F-15, F-16, dan F-18. Sedangkan Su-30 MK2 untuk mengimbangi F/A-18E/F Super Hornet dan F-15E Strike Eagle.

Selain mendatangkan Sukhoi, pemerintah pada saat hampir bersamaan juga mengakuisisi helikopter serbu Mil Mi-35P dan helikopter angkut Mil Mi-17. Kedua alutsista sayap putar ini diperuntukkan bagi Penerbad TNI AD. Selain itu, pemerintah juga memborong kendaraan infanteri (infantry fighting vehicle/IFV) BMP-3F untuk Korps Marinir TNI AL. Sebelumnya, pasukan pendarat amfibi tersebut menggunakan PT-76 yang juga buatan Rusia.

Selanjutnya, pada 2017 Indonesia di bawah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah menandatangani kontrak akuisisi 11 unit Su-35 dengan pabrikan Rostec asal Rusia. Rencananya, pesawat generasi teranyar Rusia kala itu diproyeksikan menggantikan armada F-5 yang sudah uzur. Pembelian yang juga dilakukan melalui skema barter tersebut matang digodok oleh pihak terkait di dua negara.

Tidak cuma pesawat tempur, pemerintah juga berencana menambah alutsista untuk Korps Marinir TNI AL. Untuk proyek ini, Kementerian Pertahanan melalui Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan JSC Rossoboronexport Rusia untuk akuisisi 22 unit BMP-3F dan 22 unit kendaraan amfibhi BT-3F. Malahan belakangan, untuk BT-3F yang bakal diborong bertambah menjadi 79 unit dan akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengguna pertama di luar Rusia. Kedatangan BT-3F diarahkan menggantikan BTR-80 APV yang sudah termakan usia.

Sayangnya, program akuisisi alutsista asal Rusia yang sudah digodok selama dua tahun berhenti seketika di tengah jalan karena terdampak kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang dirilis AS. Selain menimpa Indonesia, tekanan juga dialami Turki, India dan China yang juga berencana membeli alutsista Rusia -dalam hal ini rudal S-400 Triumf. Bahkan akibat sanksi tersebut, Turki didepak AS dari program pesawat tempur generasi 5.0, yaitu pesawat F-35.

Berdasar sejumlah informasi yang mengutip situs Kementerian Keuangan AS, beleid ini diloloskan Senat AS pada 27 Juli 2017, setelah disetujui Dewan Perwakilan AS. Presiden AS Donald Trump mengesahkan undang-undang tersebut pada 2 Agustus 2017. CAATSA dibuat untuk memperluas hukuman berupa sanksi dan embargo yang sudah ada sebelumnya, kepada negara yang membeli alutsista dari negara yang dicap sebagai musuh AS, yakni Rusia atau Iran, serta menjalin hubungan dagang dengan Korea Utara.

baca juga: Bertemu Putin, Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina