Urgensi, Konsepsi dan Implementasi Benteng Pertahanan IKN

Di era modern ini benteng bisa berujud radar, rudal anti-serangan udara, rudal pertahanan plantai, sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis alutsista, keberadaan landasan udara dengan pesawat tempur siap menyergap pesawat lawan yang menginfiltrasi, pangkalan angkatan laut dengan kapal perang mampu menetralisiri ancaman dari laut, dan keberadaan markas militer di darat yang bisa mengamankan lingkungan di sekitar ibu kota.

baca juga: Daerah Sekitar IKN Diyakini Bakal Berkembang

Pembangunan IKN secara umum diharapkan bisa mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama Pasal 2, disebutkan bahwa IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang dibangun dan dikelola dengan tujuan:

Pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia; kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun tidak secara eksplisit disebut tentang pertahanan, berbagai visi tersebut mustahil tercapai tanpa didukung pertahanan militer yang kuat.

Secara teknis, aspek pertahanan IKN sudah dipikiran berbagai pihak terkait. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, misalnya. saat berbicara pada Seminar Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan "Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara" di Jakarta (25/5/2023), sudah memprediksi ancaman pertahanan IKN tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya (hegemonic war) yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, dalam hal ini AS vs China.

Menurut Andi Widjajanto, konteks konflik dimaksud bukan China menyerang Indonesia, atau sebaliknya AS menyerbu Indonesia, tetapi negeri ini berusaha mempertahankan IKN agar tidak terdampak pertarungan hegemonic war. Dengan demikian, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi menjadi titik yang dilintasi atau dilewati kekuatan global saat memobilisasi serangan.

Misalnya, dia mengilustrasikan pergerakan kekuatan AS di Darwin atau Adelaide menuju mandala utama pertarungan di LCS pasti akan melewati ALKI II. Alur laut yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.

Untuk mengantisipasi ancaman itu, Andi Widjajanto melihat pentingnya skenario delapan protokol A2/AD (Anti Acces atau Area Denial ), yang telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg). Mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN adalah pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusif maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.

Pada akhir Maret lalu, Kemenkopolhukam telah menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara, Laksma TNI Kisdiyanto, M.TR.Opsla menandaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.

Kebutuhan pertahan sangat krusial dan fundamental karena IKN merupakan center of gravity negara yang menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI. Dalam perancangan sistem pertahanan IKN, sejumlah produk hukum telah disiapkan. Aturan dimaksud antara lain UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.