Urgensi, Konsepsi dan Implementasi Benteng Pertahanan IKN
loading...
Ilustrasi: Masyudi/SINDOnews
A
A
A
PERAYAAN Kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan menjadi momen bersejarah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada momentum peringatan HUT RI ke-79 ini, kali pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar upacara detik-detik proklamasi di tempat tersebut. Momen itu bisa disebut sebagai simbol dimulainya transisi pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta menuju IKN yang berada di Kalimantan Timur.
baca juga: Paradoks “Dramaturgi’ Jokowi di Panggung Besar IKN
Rencananya, sejumlah mantan Presiden RI juga akan dihadirkan untuk berpartisipasi pada prosesi bersejarah tersebut. Namun, upacara tidak sepenuhnya dilaksanakan di IKN, melainkan juga di Jakarta dengan Wapres Ma’ruf Amin sebagai pemimpin upacara. Sesuai agenda, Jokowi di IKN akan didampingi Presiden terpilih Pilpres 2004, Prabowo Subianto . Sedangkan Ma’ruf Amin akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka .
Sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk kelancaran agenda bersejarah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah memastikan pasokan air dan listrik aman. Pun kelengkapan furniture. Selain fasilitas dasar, sejumlah proyek strategis di IKN tengah dikebut agar bisa beroperasi pada momen istimewa tersebut, seperti trem otonom atau autonomous-rail rapid transit (ART).
Dengan status ibu kota negara, IKN tentu tidak sebatas membutuhkan fasilitas dasar, sarana transportasi, fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan hotel, dan ketersediaan bandara yang kini sedang dikebut. Tak kalah subtantifnya adalah bagaimana kesiapan fasilitas sistem pertahanan yang bisa membentengi IKN.
Benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi IKN dibutuhkan bukan hanya karena keberadaannya sebagai center of gravity negeri ini. Bila menelisik sejarah kolonialisme, terutama di era penajajahan Jepang, Kalimantan Timur merupakan pintu masuk pertama ke Indonesia. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukan ke Tarakan karena untuk tujuan strategis, yakni mendapatkan minyak dalam jumlah besar.
Tak dapat dimungkiri, selain karena kekayaan alam, Kaltim menjadi sasaran pertama karena kedekatannya dengan kawasan Laut China Selatan (LCS). Di sisi lain, kerentanan juga muncul di wilayah udara IKN karena secara geomiliter masuk dalam radius pesawat pengebom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah Amerika Serikat (AS), terutama dari kawasan LCS.
Wilayah IKN juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pengebom Cina. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya TNI Samsul Rizal telah mengingatkan, dengan posisi IKN yang mendekat ke ancaman konflik di utara (LCS dan sekitarnya), efek dan dampak konflik akan mempengaruhi pertahanan IKN, meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik.
Secara spesifik, dia memproyeksikan tiga ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN, yakni militerisasi pulau di LCS yang dilakukan China, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketegangan di Taiwan. Melihat posisi pilar kekuatan Cina dan AS di sekitar IKN, maka IKN rentan menjadi buffer zone atau bahkan medan peperangan.
Bisa dibayangkan bila konflik pecah, rudal balistik Dongfeng DF-41 DF-41 milik China yang berdaya jangka hingga 15.000 km diluncurkan dari kawasan LCS, maka akan dengan mudahnya menyasar IKN. Begitu pun jika AS meluncurkan rudal balistik Triden D5 dari Darwin atau Papua Nugini, rudal yang bisa mencapai jarak 7.800 km juga akan mudah menjangkau IKN.
baca juga: Hak atas Tanah di IKN Diobral, Mardani: Ini Namanya IKN for Sale
Secara teoritis, fasilitas pertahanan -baik pasukan maupun alutsista- sudah digelar karena presiden dan pimpinan negeri ini lainnya akan semakin intensif dan berkunjung, dan bahkan menetap di tempat tersebut. Karena itu, patut dipertanyakan apa saja yang telah dipersiapkan otoritas terkait, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengamankan ibu kota negara baru ini?
Center of Gravity
Pembangunan sistem pertahanan tangguh untuk ibu kota negara dalam sejarah peradaban dilakukan dengan berbagai metode. Di antara kisah paling terkemuka ditunjukkan Konstatinopel. Untuk mengamankan ibu kota Bizantium, kaisar negeri tersebut membangun tembok untuk membentengi ibu kota dari ancaman Kesultanan Turki Usmani.
Pada puncak kemegahannya, tembok Konstantinopel memiliki panjang 12 kilometer, berlapis setinggi 12 meter, dan memiliki 192 menara yang masing-masing dilengkapi ketapel sebagai senjata artileri kala itu untuk mengusir pasukan lawan yang menyerbu, serta dikelilingi parit sedalam 7 meter untuk menghalangi atau menjebak prajurit infanteri yang mencoba meringsek ke benteng.
Pertahanan kota yang mulai dibangun Constantine 1 pada 330 H menjadi kian kokoh karena sebagian wilayah dikelilingi perairan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Hitam yang membatasi Asia dan Eropa. Belum lagi pertahanan didukung keberadaan rantai yang bisa menghalangi kapal masuk ke Selat Golden Horn.
Saking kuatnya pertahanan, tembok Konstatinopel baru bisa ditembus setelah melalui berbagai strategi yang dilakukan pasukan Turki Usmani dalam kurun 800 tahun -dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan (44 H), Sulaiman bin Abdul Malik (98 H), Harun al-Rasyid (190 H), hingga Sultan Murad II (1451). Tembok raksasa baru jebol pada 1453 di era kepemimpinan Muhammad Al Fatih atau Fatih Sang Penakluk (Sultan Mehmed II).
Upaya meruntuhkan benteng Konstatinopel jelas tidak berlangsung mudah. Sukses bisa diraih setelah pasukan Kesultanan Turki membuat meriam raksasa untuk memborbadir benteng, dan kemudian berhasil merobohkan Gerbang Saint Romanus. Di sisi lain, mereka juga sukses membawa kapal melewati daratan untuk menghindari jebakan rantai yang membentang di Selat Golden Horn.
Jatuhnya tembok Konstatinopel itu pun menjadi penanda hancurnya kekaisaran Romawi timur tersebut. Belajar dari kisah jatuhnya Konstatinopel, pemerintah harus belajar bahwa pertahanan ibu kota sangat krusial untuk mempertahankan kedaulatan negara secara keseluruhan.
Apalagi, di ibu kota negara lah pusat pemerintahan dan perekonomian dijalankan, dan dalamnya tinggal para perwakilan negara-negara sahabat. Karena itulah, harus dipikirkan bagaimana bisa membangun benteng sekuat-kuatnya untuk menjamin pertahanan ibu kota dari berbagai ancaman. Benteng berupa tembok kokoh yang mengelilingi ibu kota tentu sudah tidak relevan.
Di era modern ini benteng bisa berujud radar, rudal anti-serangan udara, rudal pertahanan plantai, sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis alutsista, keberadaan landasan udara dengan pesawat tempur siap menyergap pesawat lawan yang menginfiltrasi, pangkalan angkatan laut dengan kapal perang mampu menetralisiri ancaman dari laut, dan keberadaan markas militer di darat yang bisa mengamankan lingkungan di sekitar ibu kota.
baca juga: Daerah Sekitar IKN Diyakini Bakal Berkembang
Pembangunan IKN secara umum diharapkan bisa mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama Pasal 2, disebutkan bahwa IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang dibangun dan dikelola dengan tujuan:
Pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia; kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun tidak secara eksplisit disebut tentang pertahanan, berbagai visi tersebut mustahil tercapai tanpa didukung pertahanan militer yang kuat.
Secara teknis, aspek pertahanan IKN sudah dipikiran berbagai pihak terkait. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, misalnya. saat berbicara pada Seminar Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan "Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara" di Jakarta (25/5/2023), sudah memprediksi ancaman pertahanan IKN tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya (hegemonic war) yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, dalam hal ini AS vs China.
Menurut Andi Widjajanto, konteks konflik dimaksud bukan China menyerang Indonesia, atau sebaliknya AS menyerbu Indonesia, tetapi negeri ini berusaha mempertahankan IKN agar tidak terdampak pertarungan hegemonic war. Dengan demikian, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi menjadi titik yang dilintasi atau dilewati kekuatan global saat memobilisasi serangan.
Misalnya, dia mengilustrasikan pergerakan kekuatan AS di Darwin atau Adelaide menuju mandala utama pertarungan di LCS pasti akan melewati ALKI II. Alur laut yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Andi Widjajanto melihat pentingnya skenario delapan protokol A2/AD (Anti Acces atau Area Denial ), yang telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg). Mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN adalah pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusif maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.
Pada akhir Maret lalu, Kemenkopolhukam telah menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara, Laksma TNI Kisdiyanto, M.TR.Opsla menandaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Kebutuhan pertahan sangat krusial dan fundamental karena IKN merupakan center of gravity negara yang menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI. Dalam perancangan sistem pertahanan IKN, sejumlah produk hukum telah disiapkan. Aturan dimaksud antara lain UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
baca juga: Jokowi Izinkan Tanah IKN Diobral ke Investor
Selain itu ada juga Kepmenhan No: KEP/1746/M/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Berdasar Kepmenhan tersebut, sistem pertahanan yang diimplementasikan di IKN adalah sistem pertahanan semesta, deterrence defensif aktif, pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan sistem pertahanan A2/AD
Sekadar untuk dipahami, sistem pertahanan semesta sebagai sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara- seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya; defensif aktif dimaknai kekuatan dibangun untuk mempertahankan wilayah NKRI bukan ofensif ke negara lain. Tapi di sisi lain aktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis; sistem pertahanan cerdas atau smart defense sebagai istem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, mengutamakan diplomasi dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi.
Selanjutnya A2/AD memiliki dua variabel, yakni anti access yang merujuk pada penangkalan segala jenis ancaman terhadap suatu ruang atau wilayah operasi dari jarak jauh, sedangkan area denial adalah kemampuan melumpuhkan lawan di dalam ruang atau wilayah operasi atau di medan pertempuran. Dengan demikian, A2/AD bersifat strategik (jarak jauh) dan juga taktikal (jarak dekat).
Dari empat sistem pertahanan yang dirancang untuk membentengi IKN, konsep yang relatif baru adalah smart defense dan A2/AD. Sedangkan sistem pertahanan semesta dan defense aktif sudah menjadi doktrin yang selama ini menjadi pegangan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan.
Alutsista Mutakhir
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menegaskan kesiapan TNI untuk membentengi IKN. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertahanan dan penambahan personel TNI. Dari sisi infrastruktur misalnya, TNI akan meningkatkan sistem pertahanan di IKN, seperti membangun kodam, pasmar, hingga lanud.
Untuk personel, pada tahun ini TNI berencana mengirim 2.820 prajurit TNI. Mereka berasal dari semua kesatuan TNI. Namun, pemindahan mengikuti kesiapan infrastruktur di IKN. Agus pun menandaskan TNI akan selalu berupaya menyempurnakan organisasi untuk merespons dinamika tantangan tugas ke depan, dengan arah membangun sistem pertahanan terpadu di IKN.
Mabes TNI pada akhir November 2023 telah melakukan sosialisasi pembentukan satuan TNI di IKN. Asrenum Panglima TNI, Laksda Hery Puranto menjelaskan, satuan TNI di wilayah IKN dibutuhkan agar IKN aman dari berbagai ancaman, baik militer, non-militer, maupun hibrida. Menurut dia, strategi keamanan di IKN harus mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap deterrence effect ataupun bargaining position di kawasan regional maupun internasional.
Bagaimana implementasinya? Sejumlah langkah telah direncanakan atau diwujudkan tiga matra TNI. Seperti TNI AD, berencana membuat kodam untuk IKN. Tapi, rencana ini akan menyesuaikan perkembangan IKN hingga 2045 nanti. Bahkan, TNI sudah mendapatkan tanah di daerah inti IKN yang diproyeksikan sebagai Mabes TNI baru menggantikan Mabes saat ini yang bertempat di Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan untuk jangka pendek, TNI AD pada akhir 2023 lalu sudah memulai pembangunan Kodim IKN di Penajam Paser Utara.
baca juga: BIN Komitmen Perkuat Pertahanan dan Keamanan IKN
Beberapa waktu lalu, TNI AD menghebohkan masyarakat di Kalimantan Timur terkait pengiriman sembilan tank medium Harimau ke Batalyon Kavaleri 13/Satya Lembuswana yang bermarkas di Tenggarong. Kesatuan di bawah Kodam VI/Mulawarman ini merupakan penerima pertama tank hasil kerja sama dengan Turki tersebut.
Paling krusial, Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan telah menyiapkan Armed 18/Buritkang Tenggarong yang direncanakan menjadi markas Rudal Indonesian Tactical Ballistic Missile (ITBM-600). Diagendakan, rudal tercanggih di ASEAN dengan jangkau 280 km inibaru akan didatangkan dari Turki di awal tahun 2025. Untuk diketahui, ITBM-600 merupakan nama lain rudal KHAN yang akan diadopsi Indonesia menjadi rudal nasional melalui transfer of technology (ToT).
Adapun TNI AU akan menggeser Skadron 17 dan Skadron 45 ke wilayah IKN untuk mendukung mobilitas Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai pelengkap, TNI AU juga akan membentuk pemandu sektor udara. Sesuai program MEF 2019-2024, direncanakan pula pembangunan skadron tempur baru di IKN, bersama dengan pembanguan lima skadron tempur lainnya seluruh penjuru Tanah Air.
Untuk mengamankan wilayah udara IKN, TNI AU juga bakal menempatkan radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 buatan Thales dari Prancis bekerja sama dengan PT Len Industri (Persero) yang dijadwalkan terpasang pada 2026, dan radar Retia buatan Ceko. Rencananya, radar tidak ditempatkan di IKN, tapi di sekitar kawasan IKN, sehingga bisa mem-back up pengamanan wilayah udara di sekitar IKN.
Selain radar, TNI AU juga akan mengerahkan pesawat dan air defense weapon. Di sela pameran alutsista yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada April 2024, Indonesia telah membuat kesepakatan kerja sama dengan Turki untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara Hisar O. Rudal buatan Roketsan itu merupakan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan untuk melindungi berbagai aset strategis suatu negara.
Rudal yang sudah mendapat istilah Indonesia, Trisula, memiliki kemampuan menetralisir serangan pesawat sayap putar dan tetap, rudal jelajah, rudal udara ke darat, dan kendaraan udara tak berawak. Sangat mungkin Hisar O yang memiliki jangkauan intersepsi mencapai 20-25 km dan bisa mencapai ketinggian 10 km dioreintasikan mengamankan IKN.
Pada Januari 2024 lalu, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menerima paparan sistem pertahanan udara (hanud) dari Komandan Komando Sektor (Dankosek) IKN Marsma TNI Abdul Haris tentang sistem hanud Indonesia Archipelagic Air Defense System (IAADS) Cakra, yang merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi dan tersebar di semua wilayah NKRI (bukan hanya di IKN). Cakra memiliki kemampuan mendeteksi, melacak dan menetralisir ancaman melalui komponen berupa integrated air defense system, electronic warfare cyber and space, maritim air-land platform integration, serta regulated fly zone.
Sedangkan untuk matra laut, TNI AL sejak Januari 2024 sudah mulai pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan status Lanal TNI AL Balikpapan menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) TNI AL, tepatnya di Dermaga Melawai.Peningkatan status dilakukan karena secara geografis Lanal Balikpapan berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan wilayah perairan terbuka, hingga diperlukan peran aktif TNI AL memantau kapal-kapal yang melintas.
TNI juga berencana menggelar coastal defence atau sistem pertahanan pantai untuk mengamankan IKN. Rencana akuisisi alutsista ini rencananya dimasukkan dalam daftar belanja prioritas alutsista dalam rencana strategis (Renstra) 2024-2029. Dengan keberadaan rudal pertahanan pantai, TNI memiliki kapasitas menghalau serangan dari laut sebelum masuk ke wilayah daratan.
baca juga: Pesan Harmoni Industri Hulu Migas dari Taman Buah Puspantara IKN
Untuk alutsista pertahanan pantai ini, Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Atmaca. Selain ditenteng kapal perang, rudal ini bisa dicangkokkan pada platfom darat (land based varian) seperti sudah diuji coba Turki, hingga bisa dimanfaatkan untuk rudal pertahanan pantai. Seperti halnya akuisisi alutsista atau rudal Turki lainnya, pembelian Atmaca juga diikuti dengan skema ToT. Selain Atmaca, muncul wacana TNI AL juga akan membeli rudal anti-kapal YJ-12E buatan China untuk pertahanan pantai.
Dari berbagai perencananaan maupun pembangunan infratruktur maupun akuisisi alutsista yang diorientasikan membentengi IKN, sudah tampak serpihan puzzle menuju arsitektur konsep smart defense maupun A2/AD. Implementasi smart defense misalnya diperlihatkan dengan akuisisi radar GCI GM-403 dan Retia, serta rancangan sistem hanud IAADS Cakra yang dioperasikan TNI AU.
Kehadiran konsep smart defense sudah barang tentu selaras dan saling melegkapi dengan implementasi konsep A2/AD yang merujuk pada kemampuan strategis dan taktis TNI dalam menangkal atau melumpuhkan ancaman. Kapabilitas A2/AD membutuhkan berbagai jenis alutsista, termasuk rudal jarak jauh seperti ITBM-600, rudal hanud Hisar O, rudal anti-kapal Atmaca dan lainnya.
Implementasi smart defense maupun A2/AD -dan di dalamnya termasuk berbagai infrastruktur yang tengah dibangun untuk mendukung operasi tiga matra TNI maupun aneka alutsista yang sudah dimiliki TNI- mengindikasikan rancangan pertahanan berlapis dan terintegrasi yang bakal membentengi pertahanan IKN.
Realitas tersebut bukan sekadar menunjukkan keseriusan Kemenhan dan TNI membangun benteng pertahanan yang mampu menangkal atau menetralisir ancaman terhadap IKN -baik yang datang dari darat, laut maupun udara, tapi juga menunjukkan kesadaran akan dinamika tantangan ke depan di kawasan dan urgensi mengadopsi teknologi yang terus berkembang. (*)
baca juga: Paradoks “Dramaturgi’ Jokowi di Panggung Besar IKN
Rencananya, sejumlah mantan Presiden RI juga akan dihadirkan untuk berpartisipasi pada prosesi bersejarah tersebut. Namun, upacara tidak sepenuhnya dilaksanakan di IKN, melainkan juga di Jakarta dengan Wapres Ma’ruf Amin sebagai pemimpin upacara. Sesuai agenda, Jokowi di IKN akan didampingi Presiden terpilih Pilpres 2004, Prabowo Subianto . Sedangkan Ma’ruf Amin akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka .
Sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk kelancaran agenda bersejarah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah memastikan pasokan air dan listrik aman. Pun kelengkapan furniture. Selain fasilitas dasar, sejumlah proyek strategis di IKN tengah dikebut agar bisa beroperasi pada momen istimewa tersebut, seperti trem otonom atau autonomous-rail rapid transit (ART).
Dengan status ibu kota negara, IKN tentu tidak sebatas membutuhkan fasilitas dasar, sarana transportasi, fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan hotel, dan ketersediaan bandara yang kini sedang dikebut. Tak kalah subtantifnya adalah bagaimana kesiapan fasilitas sistem pertahanan yang bisa membentengi IKN.
Benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi IKN dibutuhkan bukan hanya karena keberadaannya sebagai center of gravity negeri ini. Bila menelisik sejarah kolonialisme, terutama di era penajajahan Jepang, Kalimantan Timur merupakan pintu masuk pertama ke Indonesia. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukan ke Tarakan karena untuk tujuan strategis, yakni mendapatkan minyak dalam jumlah besar.
Tak dapat dimungkiri, selain karena kekayaan alam, Kaltim menjadi sasaran pertama karena kedekatannya dengan kawasan Laut China Selatan (LCS). Di sisi lain, kerentanan juga muncul di wilayah udara IKN karena secara geomiliter masuk dalam radius pesawat pengebom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah Amerika Serikat (AS), terutama dari kawasan LCS.
Wilayah IKN juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pengebom Cina. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya TNI Samsul Rizal telah mengingatkan, dengan posisi IKN yang mendekat ke ancaman konflik di utara (LCS dan sekitarnya), efek dan dampak konflik akan mempengaruhi pertahanan IKN, meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik.
Secara spesifik, dia memproyeksikan tiga ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN, yakni militerisasi pulau di LCS yang dilakukan China, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketegangan di Taiwan. Melihat posisi pilar kekuatan Cina dan AS di sekitar IKN, maka IKN rentan menjadi buffer zone atau bahkan medan peperangan.
Bisa dibayangkan bila konflik pecah, rudal balistik Dongfeng DF-41 DF-41 milik China yang berdaya jangka hingga 15.000 km diluncurkan dari kawasan LCS, maka akan dengan mudahnya menyasar IKN. Begitu pun jika AS meluncurkan rudal balistik Triden D5 dari Darwin atau Papua Nugini, rudal yang bisa mencapai jarak 7.800 km juga akan mudah menjangkau IKN.
baca juga: Hak atas Tanah di IKN Diobral, Mardani: Ini Namanya IKN for Sale
Secara teoritis, fasilitas pertahanan -baik pasukan maupun alutsista- sudah digelar karena presiden dan pimpinan negeri ini lainnya akan semakin intensif dan berkunjung, dan bahkan menetap di tempat tersebut. Karena itu, patut dipertanyakan apa saja yang telah dipersiapkan otoritas terkait, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengamankan ibu kota negara baru ini?
Center of Gravity
Pembangunan sistem pertahanan tangguh untuk ibu kota negara dalam sejarah peradaban dilakukan dengan berbagai metode. Di antara kisah paling terkemuka ditunjukkan Konstatinopel. Untuk mengamankan ibu kota Bizantium, kaisar negeri tersebut membangun tembok untuk membentengi ibu kota dari ancaman Kesultanan Turki Usmani.
Pada puncak kemegahannya, tembok Konstantinopel memiliki panjang 12 kilometer, berlapis setinggi 12 meter, dan memiliki 192 menara yang masing-masing dilengkapi ketapel sebagai senjata artileri kala itu untuk mengusir pasukan lawan yang menyerbu, serta dikelilingi parit sedalam 7 meter untuk menghalangi atau menjebak prajurit infanteri yang mencoba meringsek ke benteng.
Pertahanan kota yang mulai dibangun Constantine 1 pada 330 H menjadi kian kokoh karena sebagian wilayah dikelilingi perairan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Hitam yang membatasi Asia dan Eropa. Belum lagi pertahanan didukung keberadaan rantai yang bisa menghalangi kapal masuk ke Selat Golden Horn.
Saking kuatnya pertahanan, tembok Konstatinopel baru bisa ditembus setelah melalui berbagai strategi yang dilakukan pasukan Turki Usmani dalam kurun 800 tahun -dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan (44 H), Sulaiman bin Abdul Malik (98 H), Harun al-Rasyid (190 H), hingga Sultan Murad II (1451). Tembok raksasa baru jebol pada 1453 di era kepemimpinan Muhammad Al Fatih atau Fatih Sang Penakluk (Sultan Mehmed II).
Upaya meruntuhkan benteng Konstatinopel jelas tidak berlangsung mudah. Sukses bisa diraih setelah pasukan Kesultanan Turki membuat meriam raksasa untuk memborbadir benteng, dan kemudian berhasil merobohkan Gerbang Saint Romanus. Di sisi lain, mereka juga sukses membawa kapal melewati daratan untuk menghindari jebakan rantai yang membentang di Selat Golden Horn.
Jatuhnya tembok Konstatinopel itu pun menjadi penanda hancurnya kekaisaran Romawi timur tersebut. Belajar dari kisah jatuhnya Konstatinopel, pemerintah harus belajar bahwa pertahanan ibu kota sangat krusial untuk mempertahankan kedaulatan negara secara keseluruhan.
Apalagi, di ibu kota negara lah pusat pemerintahan dan perekonomian dijalankan, dan dalamnya tinggal para perwakilan negara-negara sahabat. Karena itulah, harus dipikirkan bagaimana bisa membangun benteng sekuat-kuatnya untuk menjamin pertahanan ibu kota dari berbagai ancaman. Benteng berupa tembok kokoh yang mengelilingi ibu kota tentu sudah tidak relevan.
Di era modern ini benteng bisa berujud radar, rudal anti-serangan udara, rudal pertahanan plantai, sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis alutsista, keberadaan landasan udara dengan pesawat tempur siap menyergap pesawat lawan yang menginfiltrasi, pangkalan angkatan laut dengan kapal perang mampu menetralisiri ancaman dari laut, dan keberadaan markas militer di darat yang bisa mengamankan lingkungan di sekitar ibu kota.
baca juga: Daerah Sekitar IKN Diyakini Bakal Berkembang
Pembangunan IKN secara umum diharapkan bisa mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama Pasal 2, disebutkan bahwa IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang dibangun dan dikelola dengan tujuan:
Pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia; kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun tidak secara eksplisit disebut tentang pertahanan, berbagai visi tersebut mustahil tercapai tanpa didukung pertahanan militer yang kuat.
Secara teknis, aspek pertahanan IKN sudah dipikiran berbagai pihak terkait. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, misalnya. saat berbicara pada Seminar Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan "Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara" di Jakarta (25/5/2023), sudah memprediksi ancaman pertahanan IKN tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya (hegemonic war) yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, dalam hal ini AS vs China.
Menurut Andi Widjajanto, konteks konflik dimaksud bukan China menyerang Indonesia, atau sebaliknya AS menyerbu Indonesia, tetapi negeri ini berusaha mempertahankan IKN agar tidak terdampak pertarungan hegemonic war. Dengan demikian, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi menjadi titik yang dilintasi atau dilewati kekuatan global saat memobilisasi serangan.
Misalnya, dia mengilustrasikan pergerakan kekuatan AS di Darwin atau Adelaide menuju mandala utama pertarungan di LCS pasti akan melewati ALKI II. Alur laut yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Andi Widjajanto melihat pentingnya skenario delapan protokol A2/AD (Anti Acces atau Area Denial ), yang telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg). Mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN adalah pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusif maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.
Pada akhir Maret lalu, Kemenkopolhukam telah menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara, Laksma TNI Kisdiyanto, M.TR.Opsla menandaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Kebutuhan pertahan sangat krusial dan fundamental karena IKN merupakan center of gravity negara yang menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI. Dalam perancangan sistem pertahanan IKN, sejumlah produk hukum telah disiapkan. Aturan dimaksud antara lain UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
baca juga: Jokowi Izinkan Tanah IKN Diobral ke Investor
Selain itu ada juga Kepmenhan No: KEP/1746/M/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Berdasar Kepmenhan tersebut, sistem pertahanan yang diimplementasikan di IKN adalah sistem pertahanan semesta, deterrence defensif aktif, pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan sistem pertahanan A2/AD
Sekadar untuk dipahami, sistem pertahanan semesta sebagai sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara- seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya; defensif aktif dimaknai kekuatan dibangun untuk mempertahankan wilayah NKRI bukan ofensif ke negara lain. Tapi di sisi lain aktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis; sistem pertahanan cerdas atau smart defense sebagai istem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, mengutamakan diplomasi dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi.
Selanjutnya A2/AD memiliki dua variabel, yakni anti access yang merujuk pada penangkalan segala jenis ancaman terhadap suatu ruang atau wilayah operasi dari jarak jauh, sedangkan area denial adalah kemampuan melumpuhkan lawan di dalam ruang atau wilayah operasi atau di medan pertempuran. Dengan demikian, A2/AD bersifat strategik (jarak jauh) dan juga taktikal (jarak dekat).
Dari empat sistem pertahanan yang dirancang untuk membentengi IKN, konsep yang relatif baru adalah smart defense dan A2/AD. Sedangkan sistem pertahanan semesta dan defense aktif sudah menjadi doktrin yang selama ini menjadi pegangan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan.
Alutsista Mutakhir
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menegaskan kesiapan TNI untuk membentengi IKN. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertahanan dan penambahan personel TNI. Dari sisi infrastruktur misalnya, TNI akan meningkatkan sistem pertahanan di IKN, seperti membangun kodam, pasmar, hingga lanud.
Untuk personel, pada tahun ini TNI berencana mengirim 2.820 prajurit TNI. Mereka berasal dari semua kesatuan TNI. Namun, pemindahan mengikuti kesiapan infrastruktur di IKN. Agus pun menandaskan TNI akan selalu berupaya menyempurnakan organisasi untuk merespons dinamika tantangan tugas ke depan, dengan arah membangun sistem pertahanan terpadu di IKN.
Mabes TNI pada akhir November 2023 telah melakukan sosialisasi pembentukan satuan TNI di IKN. Asrenum Panglima TNI, Laksda Hery Puranto menjelaskan, satuan TNI di wilayah IKN dibutuhkan agar IKN aman dari berbagai ancaman, baik militer, non-militer, maupun hibrida. Menurut dia, strategi keamanan di IKN harus mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap deterrence effect ataupun bargaining position di kawasan regional maupun internasional.
Bagaimana implementasinya? Sejumlah langkah telah direncanakan atau diwujudkan tiga matra TNI. Seperti TNI AD, berencana membuat kodam untuk IKN. Tapi, rencana ini akan menyesuaikan perkembangan IKN hingga 2045 nanti. Bahkan, TNI sudah mendapatkan tanah di daerah inti IKN yang diproyeksikan sebagai Mabes TNI baru menggantikan Mabes saat ini yang bertempat di Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan untuk jangka pendek, TNI AD pada akhir 2023 lalu sudah memulai pembangunan Kodim IKN di Penajam Paser Utara.
baca juga: BIN Komitmen Perkuat Pertahanan dan Keamanan IKN
Beberapa waktu lalu, TNI AD menghebohkan masyarakat di Kalimantan Timur terkait pengiriman sembilan tank medium Harimau ke Batalyon Kavaleri 13/Satya Lembuswana yang bermarkas di Tenggarong. Kesatuan di bawah Kodam VI/Mulawarman ini merupakan penerima pertama tank hasil kerja sama dengan Turki tersebut.
Paling krusial, Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan telah menyiapkan Armed 18/Buritkang Tenggarong yang direncanakan menjadi markas Rudal Indonesian Tactical Ballistic Missile (ITBM-600). Diagendakan, rudal tercanggih di ASEAN dengan jangkau 280 km inibaru akan didatangkan dari Turki di awal tahun 2025. Untuk diketahui, ITBM-600 merupakan nama lain rudal KHAN yang akan diadopsi Indonesia menjadi rudal nasional melalui transfer of technology (ToT).
Adapun TNI AU akan menggeser Skadron 17 dan Skadron 45 ke wilayah IKN untuk mendukung mobilitas Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai pelengkap, TNI AU juga akan membentuk pemandu sektor udara. Sesuai program MEF 2019-2024, direncanakan pula pembangunan skadron tempur baru di IKN, bersama dengan pembanguan lima skadron tempur lainnya seluruh penjuru Tanah Air.
Untuk mengamankan wilayah udara IKN, TNI AU juga bakal menempatkan radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 buatan Thales dari Prancis bekerja sama dengan PT Len Industri (Persero) yang dijadwalkan terpasang pada 2026, dan radar Retia buatan Ceko. Rencananya, radar tidak ditempatkan di IKN, tapi di sekitar kawasan IKN, sehingga bisa mem-back up pengamanan wilayah udara di sekitar IKN.
Selain radar, TNI AU juga akan mengerahkan pesawat dan air defense weapon. Di sela pameran alutsista yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada April 2024, Indonesia telah membuat kesepakatan kerja sama dengan Turki untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara Hisar O. Rudal buatan Roketsan itu merupakan sistem pertahanan udara yang dibutuhkan untuk melindungi berbagai aset strategis suatu negara.
Rudal yang sudah mendapat istilah Indonesia, Trisula, memiliki kemampuan menetralisir serangan pesawat sayap putar dan tetap, rudal jelajah, rudal udara ke darat, dan kendaraan udara tak berawak. Sangat mungkin Hisar O yang memiliki jangkauan intersepsi mencapai 20-25 km dan bisa mencapai ketinggian 10 km dioreintasikan mengamankan IKN.
Pada Januari 2024 lalu, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menerima paparan sistem pertahanan udara (hanud) dari Komandan Komando Sektor (Dankosek) IKN Marsma TNI Abdul Haris tentang sistem hanud Indonesia Archipelagic Air Defense System (IAADS) Cakra, yang merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi dan tersebar di semua wilayah NKRI (bukan hanya di IKN). Cakra memiliki kemampuan mendeteksi, melacak dan menetralisir ancaman melalui komponen berupa integrated air defense system, electronic warfare cyber and space, maritim air-land platform integration, serta regulated fly zone.
Sedangkan untuk matra laut, TNI AL sejak Januari 2024 sudah mulai pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan status Lanal TNI AL Balikpapan menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) TNI AL, tepatnya di Dermaga Melawai.Peningkatan status dilakukan karena secara geografis Lanal Balikpapan berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan wilayah perairan terbuka, hingga diperlukan peran aktif TNI AL memantau kapal-kapal yang melintas.
TNI juga berencana menggelar coastal defence atau sistem pertahanan pantai untuk mengamankan IKN. Rencana akuisisi alutsista ini rencananya dimasukkan dalam daftar belanja prioritas alutsista dalam rencana strategis (Renstra) 2024-2029. Dengan keberadaan rudal pertahanan pantai, TNI memiliki kapasitas menghalau serangan dari laut sebelum masuk ke wilayah daratan.
baca juga: Pesan Harmoni Industri Hulu Migas dari Taman Buah Puspantara IKN
Untuk alutsista pertahanan pantai ini, Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Atmaca. Selain ditenteng kapal perang, rudal ini bisa dicangkokkan pada platfom darat (land based varian) seperti sudah diuji coba Turki, hingga bisa dimanfaatkan untuk rudal pertahanan pantai. Seperti halnya akuisisi alutsista atau rudal Turki lainnya, pembelian Atmaca juga diikuti dengan skema ToT. Selain Atmaca, muncul wacana TNI AL juga akan membeli rudal anti-kapal YJ-12E buatan China untuk pertahanan pantai.
Dari berbagai perencananaan maupun pembangunan infratruktur maupun akuisisi alutsista yang diorientasikan membentengi IKN, sudah tampak serpihan puzzle menuju arsitektur konsep smart defense maupun A2/AD. Implementasi smart defense misalnya diperlihatkan dengan akuisisi radar GCI GM-403 dan Retia, serta rancangan sistem hanud IAADS Cakra yang dioperasikan TNI AU.
Kehadiran konsep smart defense sudah barang tentu selaras dan saling melegkapi dengan implementasi konsep A2/AD yang merujuk pada kemampuan strategis dan taktis TNI dalam menangkal atau melumpuhkan ancaman. Kapabilitas A2/AD membutuhkan berbagai jenis alutsista, termasuk rudal jarak jauh seperti ITBM-600, rudal hanud Hisar O, rudal anti-kapal Atmaca dan lainnya.
Implementasi smart defense maupun A2/AD -dan di dalamnya termasuk berbagai infrastruktur yang tengah dibangun untuk mendukung operasi tiga matra TNI maupun aneka alutsista yang sudah dimiliki TNI- mengindikasikan rancangan pertahanan berlapis dan terintegrasi yang bakal membentengi pertahanan IKN.
Realitas tersebut bukan sekadar menunjukkan keseriusan Kemenhan dan TNI membangun benteng pertahanan yang mampu menangkal atau menetralisir ancaman terhadap IKN -baik yang datang dari darat, laut maupun udara, tapi juga menunjukkan kesadaran akan dinamika tantangan ke depan di kawasan dan urgensi mengadopsi teknologi yang terus berkembang. (*)
(hdr)
Explore More