Kemendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Ditetapkan Tahun ini
Kemendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Ditetapkan Tahun ini
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 bisa ditetapkan tahun ini. Dengan begitu saat memasuki tahapan pilkada, anggaran bisa dapat digunakan.
"Harapan kami NPHD sudah ditetapkan tahun 2019," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Syarifuddin saat dihubungi, Minggu (25/8/2019).
Syarifuddin mengatakan, sejauh ini belum ada daerah yang menetapkan NPHD. Hal ini dikarenakan belum ada usulan kebutuhan anggaran yang masuk ke pemda dari penyelenggara pilkada.
"Karena sejauh ini belum masuk usulan dari penyelenggara kepada pemda. Dan itu dimulai dari usulan penyelenggara masuk baru dijadwalkan pembahasan. Nanti sebagai kesepakatan atas pembahasan itu diwujudkan dalam NPHD," ungkapnya.
Dia mengatakan, tak selalu usulan dari penyelenggara akan diakomodir seluruhnya. Maka dari itu diperlukan pembahasan antara pemda dan penyelenggara.
“Memang tidak lantas semua usulan diakomodasi sebesar iru juga. Karena ada juga setelah pembahasan bisa terkoreksi sampai 50%. Salah satu yang diabahs misalnya volume perjalanan dinas," jelasnya.
"Apakah perlu sekali jalan konsultasi ramai-ramai? Apa tidak cukup dua tiga orang. Karena bagaimana pun juga anggaran harus digunakan soptimal mungkin," sambungnya.
Dia pun meminta agar penyelenggara segera mengusulkan kebutuhan anggaran pilkada untuk. Tepatnya sebelum anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2020 diketok akhir tahun ini.
"Harapan kami usulan dari penyelenggara bisa masuk ke pemda tahun ini juga. Karena kan anggaran itu harus masuk di APBD 2020. Harapan kami usulan kebutuhan pilkada sebelum APBD diketok," tuturnya.
Terkait dengan ketersediaan anggaran, Kemendagri telah meminta daerah mempersiapkannya. Menurutnya hal ini hukan kebutuhan mendadak, sehingga sudah seharusnya daerah siap.
"Jadi daerah harusnya sudah tahu. Ini kan bukan tiba-tiba. Daerah yang 2020 pilkada jauh-jauh hari sudah tahu. Harapan kita mereka sudah mendesain dan antisipasi kebutuhannya," pungkasnya.
"Harapan kami NPHD sudah ditetapkan tahun 2019," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Syarifuddin saat dihubungi, Minggu (25/8/2019).
Syarifuddin mengatakan, sejauh ini belum ada daerah yang menetapkan NPHD. Hal ini dikarenakan belum ada usulan kebutuhan anggaran yang masuk ke pemda dari penyelenggara pilkada.
"Karena sejauh ini belum masuk usulan dari penyelenggara kepada pemda. Dan itu dimulai dari usulan penyelenggara masuk baru dijadwalkan pembahasan. Nanti sebagai kesepakatan atas pembahasan itu diwujudkan dalam NPHD," ungkapnya.
Dia mengatakan, tak selalu usulan dari penyelenggara akan diakomodir seluruhnya. Maka dari itu diperlukan pembahasan antara pemda dan penyelenggara.
“Memang tidak lantas semua usulan diakomodasi sebesar iru juga. Karena ada juga setelah pembahasan bisa terkoreksi sampai 50%. Salah satu yang diabahs misalnya volume perjalanan dinas," jelasnya.
"Apakah perlu sekali jalan konsultasi ramai-ramai? Apa tidak cukup dua tiga orang. Karena bagaimana pun juga anggaran harus digunakan soptimal mungkin," sambungnya.
Dia pun meminta agar penyelenggara segera mengusulkan kebutuhan anggaran pilkada untuk. Tepatnya sebelum anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2020 diketok akhir tahun ini.
"Harapan kami usulan dari penyelenggara bisa masuk ke pemda tahun ini juga. Karena kan anggaran itu harus masuk di APBD 2020. Harapan kami usulan kebutuhan pilkada sebelum APBD diketok," tuturnya.
Terkait dengan ketersediaan anggaran, Kemendagri telah meminta daerah mempersiapkannya. Menurutnya hal ini hukan kebutuhan mendadak, sehingga sudah seharusnya daerah siap.
"Jadi daerah harusnya sudah tahu. Ini kan bukan tiba-tiba. Daerah yang 2020 pilkada jauh-jauh hari sudah tahu. Harapan kita mereka sudah mendesain dan antisipasi kebutuhannya," pungkasnya.
(maf)
Explore More