Pemerintah Diminta Ungkap Influencer yang Mendapat Anggaran Publik
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menyatakan, penggunaan anggaran merupakan cerminan kebijakan pemerintah. Sehingga, seberapa efektif penggunaan anggaran itu bisa dilihat dari anggaran yang dikeluarkan. (Baca juga: Influencer-Buzzer Nihilkan Peran Jubir Istana dan Humas Pemerintahan)
Hal itu dikatakan Erwin merespon dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk kalangan influencer dalam melakukan sosialiasi program pemerintah. "Artinya, pemerintah Jokowi sekarang melihat influencer sebagai pihak yang penting dalam memperbaiki citra pemerintah sekarang di depan publik," kata Erwin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (25/8/2020). (Baca juga: Pemerintah Habiskan Rp90 M Bayar Influencer, Netty PKS: Apa Tidak Mubazir?)
Meski demikian, menurut Erwin, soal isu siapa saja influencer yang mendapatkan anggaran publik itu harus diungkap secara transparan kepada publik. Menurut dia, hal ini penting untuk mengetahui agar opini publik tidak didistorsi atau hidup secara sehat di dalam masyarakat. (Baca juga: Gelontorkan 90 Miliar untuk Influencer, Pemerintah Dianggap Pelihara Sampah Demokrasi)
"Oleh karena itu, pemerintah perlu terbuka dan DPR juga perlu menagih ke mana anggaran publik itu digunakan sebagaimana mestinya," kata dia.
Hal itu dikatakan Erwin merespon dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk kalangan influencer dalam melakukan sosialiasi program pemerintah. "Artinya, pemerintah Jokowi sekarang melihat influencer sebagai pihak yang penting dalam memperbaiki citra pemerintah sekarang di depan publik," kata Erwin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (25/8/2020). (Baca juga: Pemerintah Habiskan Rp90 M Bayar Influencer, Netty PKS: Apa Tidak Mubazir?)
Meski demikian, menurut Erwin, soal isu siapa saja influencer yang mendapatkan anggaran publik itu harus diungkap secara transparan kepada publik. Menurut dia, hal ini penting untuk mengetahui agar opini publik tidak didistorsi atau hidup secara sehat di dalam masyarakat. (Baca juga: Gelontorkan 90 Miliar untuk Influencer, Pemerintah Dianggap Pelihara Sampah Demokrasi)
"Oleh karena itu, pemerintah perlu terbuka dan DPR juga perlu menagih ke mana anggaran publik itu digunakan sebagaimana mestinya," kata dia.
(cip)