Pemerintah Habiskan Rp90 M Bayar Influencer, Netty PKS: Apa Tidak Mubazir?
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pemerintah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer atau okoh berpengaruh terus mendapatkan tanggapan. Kali ini, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani Aher yang angkat bicara.
Netty mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat. "Apa tidak mubazir?" kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (23/8/2020).
Menurut Netty, dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 .
(Baca juga: Hatta: Sangat Rugi Membiayai Mereka yang Maju Tak Gentar Membela yang Bayar ).
Maka itu, kata Netty, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer dalam proses komunikasi publik. "Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah," katanya.
Jika benar demikian, menurut Netty, kondisi ini membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat karena mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural. "Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah. Akhirnya masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer," katanya.
(Baca juga: Apa Perbedaan antara Buzzer dan Influencer? ).
Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat. "Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus percaya diri bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada dukungan subjektif dari para influencer yang dibayar profesional," pungkasnya.
Netty mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat. "Apa tidak mubazir?" kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Minggu (23/8/2020).
Menurut Netty, dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 .
(Baca juga: Hatta: Sangat Rugi Membiayai Mereka yang Maju Tak Gentar Membela yang Bayar ).
Maka itu, kata Netty, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer dalam proses komunikasi publik. "Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah," katanya.
Jika benar demikian, menurut Netty, kondisi ini membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat karena mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural. "Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah. Akhirnya masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer," katanya.
(Baca juga: Apa Perbedaan antara Buzzer dan Influencer? ).
Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat. "Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus percaya diri bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada dukungan subjektif dari para influencer yang dibayar profesional," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
