Market Socialism dalam Pembangunan Indonesia

Candra Fajri Ananda
Staf khusus menteri keuangan

PADA dinamika perekonomian global, terdapat dua sistem ekonomi yang sering kali ditempatkan pada spektrum ideologi yang berlawanan yakni kapitalisme di sisi kanan dan sosialisme di sisi kiri. Kedua sistem ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola sumber daya dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Kapitalisme, dengan penekanan pada pasar bebas dan kepemilikan pribadi, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan.

Di sisi lain, sosialisme berfokus pada keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata dari kekayaan, dengan peran negara yang kuat dalam mengatur ekonomi. Pemahaman mendalam tentang kedua sistem ini sangat penting untuk menilai cara yang digunakan dalam memengaruhi perekonomian dunia dan kehidupan masyarakat.

Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem ekonomi "market socialism" yang sangat kuat, di mana negara berperan sebagai institusi yang paling berpengaruh dalam mengelola perekonomian. Dalam sistem ini, Jerman menggabungkan mekanisme pasar bebas dengan kebijakan-kebijakan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pajak dan subsidi menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal Jerman, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Melalui sistem perpajakan yang progresif, Jerman mampu mengumpulkan dana yang signifikan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur publik.

Subsidi diberikan untuk mendukung sektor-sektor strategis dan memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Alhasil, melalui pendekatan sosial pasar tersebut memungkinkan Jerman untuk menikmati manfaat dari pasar bebas sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan sosial.

Potret Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

Berdasarkan teori ekonomi kesejahteraan, peran sektor pendidikan dan kesehatan yang krusial seharusnya dikuasai dan dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial. Teori tersebut menekankan bahwa layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan memiliki efek positif eksternalitas yang signifikan, di mana manfaat dari pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dirasakan oleh individu yang langsung menerima layanan, melainkan juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

Bermula dari hadirnya peran pemerintah sebagai pengelola utama, maka standarisasi dan pengawasan kualitas akan dapat diterapkan secara menyeluruh serta mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah dapat memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih adil dan efektif sehingga bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.