KPU dan Bawaslu Diminta Tindaklanjuti Temuan BPN Soal DPT Ganda

JAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas), Ismail Rumadan turut menyoroti adanya temuan Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, jika benar adanya hasil temuan DPT ganda dengan jumlah yang cukup besar tersebut, maka perlu KPU dan Bawaslu perlu bertindak secara serius dan tegas.

“Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dapat dipastikan pemilu presiden maupun legislatif kali ini adalah pemilu yang gagal, pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata Ismail di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Oleh karena itu, Dia pun menyarankan KPU menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.
“Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang. Sebab beberapa kesalahan yang ditemukan terkait DPT ini sungguh aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Misalnya adanya warga negara asing yang masuk dalam daftar DPT, ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi,” sesalnya.
Terpisah, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhud Aliyudin mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah adanya DPT itu indikasi adanya kecurangan atau kelemahan dalam pendataan penduduk. “Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” pungkasnya.

Menurut dia, temuan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 dengan segala kekurangannya berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.
“Perlu ada penjelasan dari pihak terkait kepada masyarakat agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat,” tutupnya.