alexametrics

Bupati Bekasi Nonaktif Hadir sebagai Saksi di Sidang Meikarta

loading...
Bupati Bekasi Nonaktif Hadir sebagai Saksi di Sidang Meikarta
Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin hadir sebagai saksi dalam sidang kasus suap perizinan megaproyek properti Meikarta di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019). Foto/SINDOnews/Agus Warsudi
A+ A-
BANDUNG - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin hadir sebagai saksi dalam sidang kasus suap perizinan megaproyek properti Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).

Neneng hadir sebagai saksi atas terdakwa Billy Sindoro, Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Jaya Purnama. Selain Neneng, hadir pula Setriyadi san Edy Suswanto dari pihak pengembang, serta mantan Kabid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Yusuf Taufik.

Dalam persidangan, Neneng dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perizinan yang dikeluarkan Pemkab Bekasi untuk proyek Meikarta dan kompensasi uang yang diberikan pihak pengembang kepada Neneng.



Neneng mengatakan, semula pihaknya hanya tahu bahwa pengembang PT Lippo Cikarang akan membangun proyek properti. Yusuf Taufik datang bersama Edy Suswanto ke rumah dinas Neneng. Dalam pertemuan itu, Edy Suswanto menyebutkan meminta Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk proyek properti yang dibangun oleh PT Lippo Cikarang. Jadi saat itu belum ada nama Meikarta.

"Sebelum IPPT terbit, saya diberi uang tidak resmi Rp480 juta. Tapi pada waktu ketemu dengan pihak pengembang di rumah saya, kami belum tahu bahwa proyek itu brandnya Meikarta. Saat itu mereka juga tidak membawa berkas, masih bicara saja. Mereka bilang mau bikin perumahan dan tidak ada pembicaraan soal uang," kata Neneng.

Sekitar April 2017, tutur Neneng pengembang mengajukan berkas permohonan IPPT. Kemudian berkas dibawa oleh dibawa oleh mantan Kabid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Yusuf Taufik.

Selanjutnya berkas diteruskan oleh sekpri ke Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Bekasi. "Untuk perizinan itu, pihak pengembang menjanjikan uang Rp20 milar," jelas Neneng.

Neneng menuturkan setelah melalui analisa DPTSP dari total luas lahan yang diajukan IPPT hanya lahan seluas 84,6 hektar yang sesuai tata ruang. Selanjutnya, terbit IPPT dan ditandatangani oleh Bupati.

"Dua bulan kemudian saya dikirimi uang secara bertahap. Pertama Rp2,5 miliar. Kemudian Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, sampai total Rp10 miliar. Saya memang salah," kata dia.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak