DPR Nilai Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timur Tengah

JAKARTA - DPR menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan diplomasi untuk perdamaian di Timur Tengah (Timteng). Pemerintah juga perlu menjaga hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat di Timteng.

Kerja sama yang semakin kuat dengan negara-negara lain juga dianggap penting untuk mengatasi dampak konflik geopolitik terhadap kondis di Tanah Air. Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini menilai konflik di Timteng sejauh ini telah memengaruhi stabilitas ekonomi global.

Kondisi tersebut bisa berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, memperburuk kondisi sosial dan keamanan. “Untuk menjaga agar konflik geopolitik di Timur Tengah tidak mempengaruhi kondisi keamanan di Indonesia, pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” ujar Helmy, Minggu (28/4/2024).



Dia juga menilai pemerintah perlu waspada terhadap kondisi yang terjadi di Timteng, terutama mengenai dampak ekonomi seperti fluktuasi harga minyak dan gangguan perdagangan yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi Tanah Air.

“Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan berpendapat bahwa menjaga hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat di Timur Tengah perlu dilakukan pemerintah. “Jangan tunjukkan niat atau sikap seolah ingin menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Sehingga Indonesia tetap dihormati sebagai negara yang konsisten,” ujar Farhan.

Dia menilai terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum merupakan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai jika perairan Teluk Persia, Hormuz, dan Suez terganggu. Pasalnya, hal tersebut bakal memengaruhi arus masuk kebutuhan pokok. “Akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” ucapnya.

Adapun dari sisi keamanan, Farhan melihat dampaknya tidak terlalu besar jika konteksnya keamanan wilayah atau intervensi militer asing atau terorisme. “Bisa dikatakan risikonya tidak tinggi. Kemungkinan risiko terorisme hanya jika sel terorisme radikal di Filipina melakukan aktivasi sebagai bentuk serangan kepada sekutu Israel dan Amerika,” pungkasnya.