alexametrics

Akademisi Sarankan Pemerintah Lebih Fleksibel dalam Membuat Regulasi

loading...
Akademisi Sarankan Pemerintah Lebih Fleksibel dalam Membuat Regulasi
Seminar Nasional Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI bertajuk Digital Preneur, Masa Depan Bisnis Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau dari Kebijakan Sektor Publik, Bisnis dan Perpajakan, di Jakarta, Minggu 9 Desember 2018. Foto/KORAN SINDO
A+ A-
JAKARTA - Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang sangat cepat ini, pemerintah dinilai harus fleksibel dan melibatkan publik dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Bambang Irawan mengatakan, terkait kebijakan publik, dalam situasi yang cepat berubah, pemerintah tidak bisa membuat strategi spesifik.

“Namun inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan sehingga pemerintah akan semakin menghadapi tekanan agar mengubah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan,” kata Bambang berbicara di Seminar Nasional Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI bertajuk Digital Preneur, Masa Depan Bisnis Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau dari Kebijakan Sektor Publik, Bisnis dan Perpajakan, di Jakarta, Minggu 9 Desember 2018.



Menurut Bambang, pemerintah harus kembali "ke dasar" dengan membenahi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan regulasi. Regulasi harus dibuat lentur atau fleksibel agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi.

“Jika regulasi terlalu kaku maka lndonesia akan sulit bersaing,” ujar Bambang.

Sementara itu, Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang juga Sekjen Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI) Urip Santoso mengatakan, bila tak dipahami dengan baik maka seakan-akan kehadiran revolusi industri 4.0 menakutkan. Padahal sesungguhnya bagi Indonesia justru menjadi peluang.

“Modal yang dimiliki Indonesia ada dua, yakni penduduk atau sumber daya manusia karena dan daratan atau wilayah yang luas,” kata Urip.

Untuk itu, kata Urip, perlu suatu pengelolaan yang baik dalam mengelola dua potensi besar Indonesia tersebut. Diperlukan kreativitas yang tinggi untuk bisa mendayagunakan modal yang dimiliki.

“Modal yang dapat diunggulkan mestinya adalah sumber daya manusia, karena jumlahnya luar biasa. Kenapa bukan sumber daya alam? Sebab sumber daya alam sudah harus dibatasi penggunaannya, sudah banyak berkurang, biarkan sisa sumber daya alam untuk akan cucu kita,” kata Urip.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak