Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkuat Vonis Eks Politikus PDIP
Senin, 17 Agustus 2020 - 12:15 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, PT DKI Jakarta juga lebih dulu mengadili banding yang diajukan orang dekat Dhamantra sekaligus Presiden Direktur PT Asiatech Integrasi Mirawati Basri dan Elviyanto (kakak kandung Mirawati).
Pada 4 Agustus 2020, majelis hakim banding yang dipimpin James Butar Butar memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus nomor: 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Mei 2020. Putusan banding atas nama Mirawati dan Elviyanto termuat dalam salinan putusan banding nomor: 23/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Saifudin Zuhri memvonis I Nyoman Dhamantra dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan pidana kurungan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah Dhamantra selesai menjalani masa pidana pokok. Sedangkan Mirawati Basri dan Elviyanto divonis masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, I Nyoman Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP periode 2014-2019 serta Mirawati Basri dan Elviyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara bersama-sama dan berlanjut.
Dhamantra bersama Mirawati dan Elviyanto terbukti telah menerima suap Rp2 miliar dari tiga orang pemberi suap. Ketiganya yakni Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung (divonis pidana penjara dua tahun enam bulan), Direktur PT Sampico Adhi Abattoir (SAA) Dody Wahyudi (divonis 2 tahun penjara), dan Zulfikar (wiraswasta) yang divonis satu tahun enam bulan.
Uang suap diterima Dhamantra dengan lebih dulu ditampung menggunakan rekening atas nama Daniar Ramadhan Putri selaku kasir money changer PT Indonesia Central Valutamas (Indocev), perusahaan milik Dhamantra. Majelis memastikan, uang Rp2 miliar merupakan bagian dari total Rp3,5 miliar sebelumnya yang disodorkan Afung, Dody, dan Zulfikar. Untuk uang sisa sejumlah Rp1,5 miliar, masih ada dalam rekening bersama yang dibuat Dody dan Achmad Syafiq (orang kepercayaan Mirawati dan Elviyanto).
Majelis menggariskan, uang suap tersebut terbukti untuk tiga kepentingan pengurusan. Pertama, perolehan kuota impor bawang putih 20.000 ton untuk Afung dan perusahaan milik Afung yakni PT CSA. Kedua, untuk penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketiga, upaya memperoleh Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan). Majelis memastikan, kuota impor bawang putih 20.000 ton yang dipakai tersebut merupakan "jatah partai" dari Dhamantra.
Pada 4 Agustus 2020, majelis hakim banding yang dipimpin James Butar Butar memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus nomor: 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Mei 2020. Putusan banding atas nama Mirawati dan Elviyanto termuat dalam salinan putusan banding nomor: 23/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Saifudin Zuhri memvonis I Nyoman Dhamantra dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan pidana kurungan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah Dhamantra selesai menjalani masa pidana pokok. Sedangkan Mirawati Basri dan Elviyanto divonis masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, I Nyoman Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP periode 2014-2019 serta Mirawati Basri dan Elviyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara bersama-sama dan berlanjut.
Dhamantra bersama Mirawati dan Elviyanto terbukti telah menerima suap Rp2 miliar dari tiga orang pemberi suap. Ketiganya yakni Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung (divonis pidana penjara dua tahun enam bulan), Direktur PT Sampico Adhi Abattoir (SAA) Dody Wahyudi (divonis 2 tahun penjara), dan Zulfikar (wiraswasta) yang divonis satu tahun enam bulan.
Uang suap diterima Dhamantra dengan lebih dulu ditampung menggunakan rekening atas nama Daniar Ramadhan Putri selaku kasir money changer PT Indonesia Central Valutamas (Indocev), perusahaan milik Dhamantra. Majelis memastikan, uang Rp2 miliar merupakan bagian dari total Rp3,5 miliar sebelumnya yang disodorkan Afung, Dody, dan Zulfikar. Untuk uang sisa sejumlah Rp1,5 miliar, masih ada dalam rekening bersama yang dibuat Dody dan Achmad Syafiq (orang kepercayaan Mirawati dan Elviyanto).
Majelis menggariskan, uang suap tersebut terbukti untuk tiga kepentingan pengurusan. Pertama, perolehan kuota impor bawang putih 20.000 ton untuk Afung dan perusahaan milik Afung yakni PT CSA. Kedua, untuk penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketiga, upaya memperoleh Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan). Majelis memastikan, kuota impor bawang putih 20.000 ton yang dipakai tersebut merupakan "jatah partai" dari Dhamantra.
(dam)
Lihat Juga :
