Demi Ketahanan Pangan, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah Pemerintah yang menaruh perhatian penuh terhadap ketahanan pangan dengan membuat Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Utara (Sumut).
Namun, dia meminta agar program tersebut dapat segera direalisasikan demi ketahanan pangan. (Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Tindakan Semena-Mena Terhadap Tiga Aktivis Kaltim)
Diketahui, dalam Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8) lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap)
"Di masa Pandemi Covid 19 saat ini kita harus memikirkan jangka panjang mengenai ketahanan pangan. Seluruh Negara mengalami Resesi dan jangan sampai stok pangan dan ketahanan pangan kita terganggu nantinya. Kita harus optimistis bahwa Ketahanan Pangan Indonesia dapat terjaga di tengah hantaman krisis global," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2020).
(Baca juga: Selama Pandemi, Ciptakan Pendidikan Menyenangkan bagi Anak di Rumah)
Mantan Ketua Komisi III DPR M itu meyakini bahwa di tengah Krisis Global dan Pandemi Covid-19, negara pengekspor beras di berbagai belahan dunia pastinya akan lebih mementingkan stok pangan nasionalnya dan menunda melakukan ekspor beras ke Negara lain.
"Oleh karenanya dirinya berharap agar Food Estate dapat segera terealisasi dan berjalan sesuai harapan kita semua," harap politikus Partai Golkar itu.
Karena itu, Azis mengajak semua pihak untuk mendukung program Food Estate ini, saling bergotong royong dan meninggalkan ego sektoral masing-masing.
"Mari kita dukung rencana Pemerintah mengenai Food Estate dengan saling Bergotong Royong dan tentunya setiap Kementerian Lembaga yang terkait dapat saling bekerjasama tanpa harus mengedepankan ego sektoral," tandasnya.
Namun, dia meminta agar program tersebut dapat segera direalisasikan demi ketahanan pangan. (Baca juga: RUU Cipta Kerja dan Tindakan Semena-Mena Terhadap Tiga Aktivis Kaltim)
Diketahui, dalam Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8) lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
(Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap)
"Di masa Pandemi Covid 19 saat ini kita harus memikirkan jangka panjang mengenai ketahanan pangan. Seluruh Negara mengalami Resesi dan jangan sampai stok pangan dan ketahanan pangan kita terganggu nantinya. Kita harus optimistis bahwa Ketahanan Pangan Indonesia dapat terjaga di tengah hantaman krisis global," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2020).
(Baca juga: Selama Pandemi, Ciptakan Pendidikan Menyenangkan bagi Anak di Rumah)
Mantan Ketua Komisi III DPR M itu meyakini bahwa di tengah Krisis Global dan Pandemi Covid-19, negara pengekspor beras di berbagai belahan dunia pastinya akan lebih mementingkan stok pangan nasionalnya dan menunda melakukan ekspor beras ke Negara lain.
"Oleh karenanya dirinya berharap agar Food Estate dapat segera terealisasi dan berjalan sesuai harapan kita semua," harap politikus Partai Golkar itu.
Karena itu, Azis mengajak semua pihak untuk mendukung program Food Estate ini, saling bergotong royong dan meninggalkan ego sektoral masing-masing.
"Mari kita dukung rencana Pemerintah mengenai Food Estate dengan saling Bergotong Royong dan tentunya setiap Kementerian Lembaga yang terkait dapat saling bekerjasama tanpa harus mengedepankan ego sektoral," tandasnya.
(maf)