Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK Persepsi Salah Kaprah
Kamis, 04 April 2024 - 19:44 WIB
loading...
Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan kembali bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan MK. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud menegaskan kembali bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
"Kami tetap melihat persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK, kalau kita membaca Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara Nyatakan MK Bisa Tangani Kecurangan TSM di Luar UU Pemilu
Todung menyoroti adanya persepsi salah kaprah terkait pelanggaran TSM dalam pemilu. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman bahwa persoalan TSM hanya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sementara MK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengusutnya.
"Ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah, bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK, dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah," tegas Todung.
"Kami tetap melihat persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK, kalau kita membaca Pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara Nyatakan MK Bisa Tangani Kecurangan TSM di Luar UU Pemilu
Todung menyoroti adanya persepsi salah kaprah terkait pelanggaran TSM dalam pemilu. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman bahwa persoalan TSM hanya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sementara MK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk mengusutnya.
"Ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah, bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK, dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah," tegas Todung.
Lihat Juga :
