Lebaran Fitri dan Keserakahan Kekuasaan

Sejarah perpolitikan bangsa kita yang kelam diwarnai curang maupun tidak jujur dari zaman kerajaaan maupun setelah terbebas dari belenggu penjajahan, ambisi, dan keserakahan seringkali menjadi dua kekuatan yang dominan dalam pergerakan pemimpin.

Ambisi, sebagai dorongan positif untuk meraih prestasi dan mencapai perubahan yang baik dapat menjadi kekuatan yang membangun. Namun kalau kita memahami apa yang disampaikan Friedrich Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman, maka jawabannya mungkin bisa dipakai untuk menjelaskan realitas politik yang kini tengah terjadi di Tanah Air.

Nietzsche mengatakan apakah manusia itu pada dasarnya tidak peduli terhadap kekuasaaan ataukah pada dasarnya suka berkuasa? Manusia pada dasarnya baik ataukah jahat? Nietzsche sepanjang kariernya mengeksplorasi gagasan tentang ‘kehendak untuk berkuasa’ (will to power), dan menurutnya kehendak untuk berkuasa, adalah energi atau dasar pendorong manusia untuk bertindak.

Dalam bukunya Thus Spoke Zarathustra, Nietzche menggunakan terminologi will to power sebagai konsep sentral untuk menjelaskan kenapa semua individu lebih senang memerintah daripada diperintah. Apa yang disampaikan Nietzche menurut saya bahwa semua individu, umumnya lebih senang dalam posisi superior dan memiliki kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memerintah orang lain, dan apa yang terjadi saat ini ketika ambisi dan keserakahan berkuasa ini tidak terkendali.

Dampak negatifnya dapat merugikan masyarakat dan sistem politik itu sendiri, yang kita lihat beberapa pemimpin menggunakan ambisi mereka untuk mencapai tujuan personal dengan tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus dan terlihat dengan jelas oleh kasat mata, para pemimpin politik maupun pemerintahan yang ambisius cenderung mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam upaya mencapai tujuan mereka, bahkan merubah regulasi ibaratnya saat puasa minum es cao atau dawet disaat adzan Maghrib berkumandang.

Mereka mungkin terlibat dalam praktik-praktik korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok mereka atau bahkan yang lebih geli adalah keluarga mereka. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat secara umum, tetapi juga merusak fondasi moralitas dan kepercayaan publik terhadap institusi politik maupun pemerintahan.

Mawas diri