Tim Hukum Ganjar-Mahfud Bocorkan Deretan Saksi Ahli di Sengketa Pilpres 2024
loading...
Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membeberkan saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membeberkan saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengungkapkan akan ada delapan orang ahli yang siap datang ke persidangan.
“Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan saya bisa bocorkan jumlahnya, ada delapan ahli, ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonomi juga, ekonomi pertanian yang tahu mengenai bansos dan juga ahli IT,” kata Todung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).
Selain itu dia juga menekankan, pentingnya mencari informasi untuk bisa memahami banyaknya kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu. "Bukan pada saat pencoblosan 14 Februari tapi jauh sebelum itu, itu kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi," sambungnya.
Dia juga menyebut, telah meminta majelis untuk menghadirkan keterangan menteri keuangan dan menteri sosial agar memberikan keterangan soal mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
"Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi ya," pungkasnya.
“Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan saya bisa bocorkan jumlahnya, ada delapan ahli, ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonomi juga, ekonomi pertanian yang tahu mengenai bansos dan juga ahli IT,” kata Todung di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).
Selain itu dia juga menekankan, pentingnya mencari informasi untuk bisa memahami banyaknya kecurangan yang terjadi selama tahapan pemilu. "Bukan pada saat pencoblosan 14 Februari tapi jauh sebelum itu, itu kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi," sambungnya.
Dia juga menyebut, telah meminta majelis untuk menghadirkan keterangan menteri keuangan dan menteri sosial agar memberikan keterangan soal mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
"Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi ya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
