Akurasi Data Sirekap Dipertanyakan, Bawaslu Jelaskan Letak Permasalahannya

Kamis, 15 Februari 2024 - 23:59 WIB
loading...
Akurasi Data Sirekap...
Anggota Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan problematika Sirekap ini dikarenakan adanya keterbatasan perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan alasan dari ketidakpastian data yang ditampilkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) , hasil rekapitulasi pemungutan suara. Bawaslu menuturkan permasalahan berbedanya data manual dengan data Sirekap di TPS, dapat diakibatkan oleh kurangnya kemampuan koreksi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas berbedanya data dengan Sirekap.

Anggota Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan problematika Sirekap ini dikarenakan adanya keterbatasan perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih, kemampuan KPPS yang belum maksimal, menghasilkan perbedaan Sirekap dengan data manual yang diperoleh.



"Ya kami awasi, dalam konteks ini kan KPU menggunakannya Sirekap, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua tahu bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis, maka kita langsung memberikan saran perbaikan," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Lolly pun mencontohkan permasalahan Sirekap yang terjadi sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh jajaran pengawasnya.

"Misalnya di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi oh salah nih, yang tadinya 10 karena tarikannya tidak pas menjadi 100, misalnya. Harusnya kan terkoreksi cepat. Nah, tapi sistem yang ada di Sirekap itu enggak seperti itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian," terang Lolly.

Lebih lanjut, Lolly juga menyampaikan kurangnya kemampuan KPPS dalam mengoreksi perbedaan data antara Sirekap dengan lembar Plano hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

"Nah, teman-teman KPPS pun tidak punya kemampuan mengoreksi, itu yang kemudian jadi problem kan. Tetapi publik tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan hari ini adalah bersabar untuk melihat proses rekapitulasi manualnya," jelasnya.

Ia melanjutkan Bawaslu sudah memberikan saran agar KPU menyegerakan perbaikan Sirekap dengan mencocokkan data manual yang diperoleh berdasarkan pengawasan di TPS. Hal ini perlu dilakukan lantaran agar tidak menimbulkan blunder berupa ketidakpercayaan publik atas hasil pemilu.

"Segera lakukan perbaikan Sirekap karena Sirekap ini kan antara data manual dan data yang masuk, begitu terbacanya beda, harusnya bisa dikoreksi di tingkatan bawah sehingga dia tidak blunder," tutur Lolly.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Massa Adukan Dugaan...
Massa Adukan Dugaan Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan ke Bawaslu
8 Daerah Gelar Pemungutan...
8 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 pada 19 April, Ini Daftarnya
9 Daerah Gelar Pilkada...
9 Daerah Gelar Pilkada Ulang, Wamendagri Ajak Para Pihak Terima Hasil Penghitungan Suara
Calon Kepala Daerah...
Calon Kepala Daerah Baru Mendaftar ke KPU untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi
Hari Ini DKPP Periksa...
Hari Ini DKPP Periksa Kabag TU Bawaslu terkait Dugaan Asusila
Kebutuhan Anggaran PSU...
Kebutuhan Anggaran PSU Pilkada 2024 Menyusut Jadi Rp392 Miliar, 2 Daerah Belum Punya Dana
Bawaslu Minta KPU Percepat...
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Rawan Politik Uang!
KPU Beberkan Anggaran...
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
KPU Sebut Pemungutan...
KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar
Rekomendasi
Sinopsis Film Tabayyun,...
Sinopsis Film Tabayyun, Film Terbaru Titi Kamal dan Naysilla Mirdad
PLN IP Penuhi Kebutuhan...
PLN IP Penuhi Kebutuhan Listrik Berbasis Energi Terbarukan di Wilayah Terluar
Pemkab Malang Restui...
Pemkab Malang Restui Arema Berkandang di Stadion Kanjuruhan
Berita Terkini
Prabowo Gelar Rapat...
Prabowo Gelar Rapat Perluasan Cakupan Makan Bergizi Gratis
19 menit yang lalu
Hari Kebebasan Pers...
Hari Kebebasan Pers Sedunia, IJTI Serukan Perlindungan Jurnalis dan Kedaulatan Informasi
52 menit yang lalu
Mutasi 7 Perwira Tinggi...
Mutasi 7 Perwira Tinggi Dibatalkan, Hendardi: TNI Tidak Boleh Menjadi Alat Politik Kekuasaan
1 jam yang lalu
Kemenag Jembatani Mahasiswa...
Kemenag Jembatani Mahasiswa PTKI Masuk Dunia Kerja
1 jam yang lalu
BAKN DPR Dukung Program...
BAKN DPR Dukung Program Tanam Sejuta Pohon
2 jam yang lalu
Revisi Mutasi TNI, Ini...
Revisi Mutasi TNI, Ini Isi Lengkap Perubahannya
3 jam yang lalu
Infografis
Energi Nuklir Jadi Solusi...
Energi Nuklir Jadi Solusi Data Center yang Rakus Energi!
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved