Akurasi Data Sirekap Dipertanyakan, Bawaslu Jelaskan Letak Permasalahannya
Kamis, 15 Februari 2024 - 23:59 WIB
loading...
Anggota Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan problematika Sirekap ini dikarenakan adanya keterbatasan perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan alasan dari ketidakpastian data yang ditampilkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) , hasil rekapitulasi pemungutan suara. Bawaslu menuturkan permasalahan berbedanya data manual dengan data Sirekap di TPS, dapat diakibatkan oleh kurangnya kemampuan koreksi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas berbedanya data dengan Sirekap.
Anggota Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan problematika Sirekap ini dikarenakan adanya keterbatasan perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih, kemampuan KPPS yang belum maksimal, menghasilkan perbedaan Sirekap dengan data manual yang diperoleh.
Baca juga: KPU: 2.325 TPS Salah Input Data di Sirekap
"Ya kami awasi, dalam konteks ini kan KPU menggunakannya Sirekap, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua tahu bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis, maka kita langsung memberikan saran perbaikan," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Lolly pun mencontohkan permasalahan Sirekap yang terjadi sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh jajaran pengawasnya.
"Misalnya di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi oh salah nih, yang tadinya 10 karena tarikannya tidak pas menjadi 100, misalnya. Harusnya kan terkoreksi cepat. Nah, tapi sistem yang ada di Sirekap itu enggak seperti itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian," terang Lolly.
Lebih lanjut, Lolly juga menyampaikan kurangnya kemampuan KPPS dalam mengoreksi perbedaan data antara Sirekap dengan lembar Plano hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
"Nah, teman-teman KPPS pun tidak punya kemampuan mengoreksi, itu yang kemudian jadi problem kan. Tetapi publik tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan hari ini adalah bersabar untuk melihat proses rekapitulasi manualnya," jelasnya.
Ia melanjutkan Bawaslu sudah memberikan saran agar KPU menyegerakan perbaikan Sirekap dengan mencocokkan data manual yang diperoleh berdasarkan pengawasan di TPS. Hal ini perlu dilakukan lantaran agar tidak menimbulkan blunder berupa ketidakpercayaan publik atas hasil pemilu.
"Segera lakukan perbaikan Sirekap karena Sirekap ini kan antara data manual dan data yang masuk, begitu terbacanya beda, harusnya bisa dikoreksi di tingkatan bawah sehingga dia tidak blunder," tutur Lolly.
Diketahui, Bawaslu menemukan kejanggalan dalam data pemilih yang ditampilkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan data pemilih yang ada di tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu bahkan menemukan satu kasus dimana satu TPS memiliki jumlah pemilih mencapai 80.000 orang.
Lolly mengatakan setiap TPS hanya bisa menampung maksimal 300-500 pemilih. Namun dari sejumlah kasus yang ada, Lolly mengatakan masih terdapat 700-800 pemilih dalam satu TPS.
Baca juga: Polemik Sirekap Pemilu 2024, Bawaslu Temukan 80 Ribu Pemilih dalam Satu TPS
"Itulah makanya kita sama-sama cek. Tidak mungkin, dalam proses ini tidak mungkin. Bahkan ada yang 80 ribu dalam satu TPS," kata Lolly.
Anggota Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan problematika Sirekap ini dikarenakan adanya keterbatasan perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih, kemampuan KPPS yang belum maksimal, menghasilkan perbedaan Sirekap dengan data manual yang diperoleh.
Baca juga: KPU: 2.325 TPS Salah Input Data di Sirekap
"Ya kami awasi, dalam konteks ini kan KPU menggunakannya Sirekap, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua tahu bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis, maka kita langsung memberikan saran perbaikan," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Lolly pun mencontohkan permasalahan Sirekap yang terjadi sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh jajaran pengawasnya.
"Misalnya di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi oh salah nih, yang tadinya 10 karena tarikannya tidak pas menjadi 100, misalnya. Harusnya kan terkoreksi cepat. Nah, tapi sistem yang ada di Sirekap itu enggak seperti itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian," terang Lolly.
Lebih lanjut, Lolly juga menyampaikan kurangnya kemampuan KPPS dalam mengoreksi perbedaan data antara Sirekap dengan lembar Plano hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
"Nah, teman-teman KPPS pun tidak punya kemampuan mengoreksi, itu yang kemudian jadi problem kan. Tetapi publik tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan hari ini adalah bersabar untuk melihat proses rekapitulasi manualnya," jelasnya.
Ia melanjutkan Bawaslu sudah memberikan saran agar KPU menyegerakan perbaikan Sirekap dengan mencocokkan data manual yang diperoleh berdasarkan pengawasan di TPS. Hal ini perlu dilakukan lantaran agar tidak menimbulkan blunder berupa ketidakpercayaan publik atas hasil pemilu.
"Segera lakukan perbaikan Sirekap karena Sirekap ini kan antara data manual dan data yang masuk, begitu terbacanya beda, harusnya bisa dikoreksi di tingkatan bawah sehingga dia tidak blunder," tutur Lolly.
Diketahui, Bawaslu menemukan kejanggalan dalam data pemilih yang ditampilkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan data pemilih yang ada di tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu bahkan menemukan satu kasus dimana satu TPS memiliki jumlah pemilih mencapai 80.000 orang.
Lolly mengatakan setiap TPS hanya bisa menampung maksimal 300-500 pemilih. Namun dari sejumlah kasus yang ada, Lolly mengatakan masih terdapat 700-800 pemilih dalam satu TPS.
Baca juga: Polemik Sirekap Pemilu 2024, Bawaslu Temukan 80 Ribu Pemilih dalam Satu TPS
"Itulah makanya kita sama-sama cek. Tidak mungkin, dalam proses ini tidak mungkin. Bahkan ada yang 80 ribu dalam satu TPS," kata Lolly.
(kri)
Lihat Juga :
