Pengamat Ragu Elite Parpol Rela Cawapres Jokowi dari Profesional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya maju pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 Juli 2018 malam. (Baca juga: Jokowi-Mega Bertemu di Batu Tulis, Nama Cawapres Mengerucut )

Pascapertemuan itu, muncul beberapa nama yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang berasal dari berbagai kalangan, baik dari partai politik, pemuka agama, sampai kalangan profesional.

Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai ada tiga opsi yang semuanya masih mungkin bisa dipilih Jokowi menjadi bakal cawapresnya.

Pertama, calon dari PDIP. Adi menyebut nama Puan Maharani yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Dia mengatakan, suka tak suka, Jokowi adalah anak ideologis PDIP, wajar jika PDIP mengklaim yang paling bisa kendalikan Jokowi.

"Apalagi pada saat bersamaan, parpol koalisi itu kan sudah mentok dukung Jokowi. Siapa pun cawapresnya tak mungkin ke lain hati," ujar Adi kepada SINDOnews, Selasa (10/7/2018).

Kedua, lanjut Adi, dari internal partai koalisi, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk nominasi.

Menurut dia, potensi munculnya kecemburuan di antara parpol pendukung Jokowi terbuka bila opsi ini yang diambil.

Ketiga, mengambil cawapres dari kalangan profesional. Adi menilai opsi ini paling kompromistis untuk menghindari kecemburuan politik antar anggota parpol koalisi.

Adapun calon dari kalangan ini, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, Menteri KKP Susi Pujiastuti, Kepala BIN Budi Gunawan.

"Problemnya, apa mungkin parpol-parpol koalisi (Jokowi) menyediakan red carpet buat kalangan profesional," katanya.