Ditonton 1 Juta Orang dalam 8 Jam, Ini Profil Tiga Pakar Tata Negara di Film Dirty Vote Kecurangan Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan, Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum ini secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilu 2024 dalam film yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai bahwa film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Bahkan, Habiburokhman mempertanyakan kapasitas ketiga tokoh yang ada dalam film karya Dandhy Laksono itu. Mereka adalah Ahli Hukum Tata Negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," jelasnya.

Habiburokhman pun menilai rakyat memahami bahwa sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. "Rakyat juga tahu pihak mana yang melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapat dukungan, sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak pada rakyat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian. Habiburokhman menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Februari 2024.