KPK Minta Pemerintah Tak Buka Peluang Bansos Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Rabu, 07 Februari 2024 - 14:58 WIB
loading...
KPK Minta Pemerintah...
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta pemerintah tidak membuka peluang penyaluran bansos menjadi tindak pidana korupsi. Foto/MPI/nur khabibi
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak membuka peluang penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah pun telah memberikan rekomendasi bagaimana penyaluran bansos yang dinilai lebih efektif.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers ajakan netralitas Pemilu 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/2/2024).

"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank," katanya.



Menurutnya, dengan penyaluran bansos berupa uang akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan lebih efektif dalam distribusi. Hal yang tidak kalah penting, valid dan mutakhir data juga perlu menjadi hal yang menjadi perhatian.

"Agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," ujarnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Libur Lebaran, Batas...
Libur Lebaran, Batas Akhir Pelaporan LHKPN Diundur hingga 11 April 2025
Febri Diansyah Akui...
Febri Diansyah Akui Dipanggil KPK Hari Ini: Saya Bisa Hadir setelah Sidang Pak Hasto
Ramai-ramai Advokat...
Ramai-ramai Advokat Desak KPK Hentikan Dugaan Intimidasi ke Febri Diansyah
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi LPEI, Jimmy Masrin Siap Kooperatif dan Terbuka
Djan Faridz Pakai Tongkat...
Djan Faridz Pakai Tongkat dan Dituntun Keluar dari Gedung KPK usai Diperiksa terkait Harun Masiku
Sahroni Usul KPK Bikin...
Sahroni Usul KPK Bikin Aturan Penahanan Gaji untuk Pejabat yang Tidak Setor LHKPN
KPK Serahkan 4 Aset...
KPK Serahkan 4 Aset Rampasan Sebesar Rp3,7 Miliar ke LPSK
KPK Panggil Mantan Ketum...
KPK Panggil Mantan Ketum PPP Djan Faridz terkait Kasus Harun Masiku
KPK Sita Rp150 Miliar...
KPK Sita Rp150 Miliar dari Korporasi Terkait Kasus Taspen
Rekomendasi
AS dan China Saling...
AS dan China Saling Serang, Trump Ancam Gebuk Tarif Tambahan 50%
Kumpulan Contoh Soal...
Kumpulan Contoh Soal Skolastik LPDP dan Jawabannya, Referensi Belajar Persiapan Tes
X440 Bukti Harley Davidson...
X440 Bukti Harley Davidson Murah Jika Diproduksi di Luar AS
Berita Terkini
Deretan 26 Kombes Pecah...
Deretan 26 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol
57 menit yang lalu
Human Studies Institute...
Human Studies Institute Apresiasi Ketulusan dan Kejujuran Presiden Prabowo
1 jam yang lalu
Prabowo Temui Investor-Ekonom...
Prabowo Temui Investor-Ekonom Hari Ini, Bakal Umumkan Sikap Indonesia soal Tarif Impor AS?
1 jam yang lalu
Bupati Indramayu Lucky...
Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan ke Jepang, DPR: Tak Pantas dan Melanggar Aturan!
1 jam yang lalu
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS
2 jam yang lalu
Menpan-RB Minta PPK...
Menpan-RB Minta PPK Beri Sanksi ASN Bolos Kerja usai Libur Lebaran
2 jam yang lalu
Infografis
NASA Minta Penduduk...
NASA Minta Penduduk Bumi Siaga 1, Kondisi Alam Semesta Tak Stabil
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved