KPK Ungkap Sejumlah Faktor Korupsi Sulit Diberantas

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menyatakan, bahwa KPK merasa kelelahan dalam menangani kasus korupsi. Dia menambahkan butuh dukungan dari pemerintah dan lembaga publik untuk mendukung penuh pencegahan korupsi.

"Jadi memang harus seluruh aparat pemerintah serta lembaga publik untuk membantu dan mengambil bagian dari upaya pencegahan nya itu. Jadi kalau hanya memberantasnya KPK dari segi penindakan belum cukup memadai," kata Laode, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Laode mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menghambat Indeks Presepsi Korupsi. Di antaranya sistem perencanaan dan kualitas pelayanan publik yang masih dianggap masih kurang.

"Lihat kualitas pelayanan publik kita, kalau di pertanahan masih ada sogok-sogokan kalau ngurus ktp masih ada seperti itu, BPJS masih begitu juga. Semuanya hanya slogan doang tetapi pelaksanaannya itu belum selesai," ucap Laode.

Untuk menumbuhkan semangat optimisme dalam memberantas korupsi setelah 20 tahun reformasi, Laode mengimbau, pentingnya peran dari masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak korupsi ke KPK.

"Sekarang masyarakat sudah mulai berani melaporkan, yang melaporkan ke KPK itu makin hari makin banyak, jadi antusiasme masyarakat untuk melapor mengenai tindak pidana korupsi tinggi," tambahnya

Loade menambahkan, peran pemerintah bersama KPK untuk membantu dan memperbaiki e- planing serta e budgeting dan pengadaan barang dan jasa.

"Kalau tiga ini saja bisa lebih baik ditambah yang tadi sistem pengawasan internal lebih baik saya yakin bisa. Harus di orkrestasi oleh KPK semuanya harus punya niatan yang sama agar lebih baik kedepannya," pungkasnya.