Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
TGB Minta KPU dan Bawaslu Optimal Tangani Indikasi Kecurangan Pemilu 2024
loading...
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja optimal menangani adanya indikasi kecurangan Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja optimal menangani adanya indikasi kecurangan Pemilu 2024. Hal itu untuk memastikan pemilu berlangsung secara adil.
"Kami betul-betul meminta kepada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal," ujar TGB usai rapat rutin TPN di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Ia lantas menyinggung pernyataan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi yang potongan videonya tersebar. Dalam video itu, Hasbi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pengangkatan CPNS jika anaknya, Gibran Rakabuming Raka menang.
"Itu sampai Sekda-nya menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan kode etik sebagai ASN," tegasnya.
"Ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita tahu Sekda, kebetulan saya pernah menjadi gubernur. Saya tahu betul yang namanya Sekda itu adalah pejabat tertinggi birokrasi di satu tingkatan pemerintahan," sambungnya.
Meski Istana telah membantah, TGB menilai KPU dan Bawaslu harus turun tangan menangani persoalan ini. Bahkan, menurutnya kasus ini boleh saja ditangani Bawaslu di tingkat nasional.
"Kalau memang berat (ditangani Bawaslu daerah) bisa ditarik oleh Bawaslu di atas (pusat)," tegasnya.
Ia menilai upaya tegas penyelenggara dan pengawas pemilu dibutuhkan. Hal itu untuk memastikan bahwa pemilu dijalankan sesuai legitimasi yang benar.
"Jadi kami berharap betul kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, seluruh organnya sampai tingkat daerah itu benar-benar memastikan imparsialitas pemilu adil, jujur sebagaimana Mbak Yenny sampaikan," tutupnya.
"Kami betul-betul meminta kepada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal," ujar TGB usai rapat rutin TPN di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Ia lantas menyinggung pernyataan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi yang potongan videonya tersebar. Dalam video itu, Hasbi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pengangkatan CPNS jika anaknya, Gibran Rakabuming Raka menang.
"Itu sampai Sekda-nya menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan kode etik sebagai ASN," tegasnya.
"Ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita tahu Sekda, kebetulan saya pernah menjadi gubernur. Saya tahu betul yang namanya Sekda itu adalah pejabat tertinggi birokrasi di satu tingkatan pemerintahan," sambungnya.
Meski Istana telah membantah, TGB menilai KPU dan Bawaslu harus turun tangan menangani persoalan ini. Bahkan, menurutnya kasus ini boleh saja ditangani Bawaslu di tingkat nasional.
"Kalau memang berat (ditangani Bawaslu daerah) bisa ditarik oleh Bawaslu di atas (pusat)," tegasnya.
Ia menilai upaya tegas penyelenggara dan pengawas pemilu dibutuhkan. Hal itu untuk memastikan bahwa pemilu dijalankan sesuai legitimasi yang benar.
"Jadi kami berharap betul kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, seluruh organnya sampai tingkat daerah itu benar-benar memastikan imparsialitas pemilu adil, jujur sebagaimana Mbak Yenny sampaikan," tutupnya.
(kri)
Explore More