Mendagri Sebut Hanya 5 Provinsi yang Realisasi Belanjanya di Atas Rata-rata Nasional

Senin, 10 Agustus 2020 - 20:41 WIB
loading...
Mendagri Sebut Hanya 5 Provinsi yang Realisasi Belanjanya di Atas Rata-rata Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito karnavian membeberkan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito karnavian membeberkan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi. Dia mengatakan rata-rata realisasi belanja nasional saat ini sebesar 47,36%. Sementara realisasi belanja rata-rata provinsi masih di kisaran 37,90%.

“Yang di atas rata-rata nasional hanya 5 provinsi yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%,” ujarnya saat rapat koordinasi secara virtual, Senin (10/8/2020). (Baca juga: Ini 10 Daerah Dengan Tingkat Ketidaknetralan ASN Tinggi)

Sementara itu untuk provinsi lainnya realisasi belanjanya masih di bawah rata-rata nasional. Di antaranya Bali 47,03%, Kepulauan Riau 43,97%, NTT 43,81%, Banten 43,76%, Kalimantan Tengah 41,94%, Kalimantan Utara 41,87%, dan Maluku 40,60%.

Selanjutnya Bangka Belitung 39,68%, Sulawesi Utara 38,81%, DI Yogyakarta 38,39%, Papua Barat 37,72%, Jawa Timur 37,46%, Sulawesi Tengah 36,59%, Bengkulu 35,63%, Riau 34,92%. Lalu Kalimantan Timur 34,43%, Sumatera Utara 34,02%, Sumatera Selatan 32,96, Jawa Tengah 32,69%, Lampung 31,77%, Jawa Barat 31,38%, NTB 30,70%, Aceh 30,09, Sulawesi Barat 29,12. Kemudian Maluku Utara 28,98, Kalimantan Barat 25,98%, Jambi 25,91%, Sulawesi tenggara 24,56%, dan Papua 21,57%.

Pada kesempatan itu Tito mengingatkan agar realisasi anggaran terus dimaksimalkan. Dengan begitu dapat menggenjot pemulihan ekonomi nasional. (Baca juga: Selain Biaya Sekolah, Tjahjo Harap Gaji ke-13 Bisa Dongkrak Angka Belanja Masyarakat)

“Realisasi diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Karena dalam keadaan yang terkontraksi ekonomi maupun keuangan maka belanja pemerintah menjadi sumber utama. Jika uang tidak beredar karena tidak direalisasikan maka akan sulit mendukung pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1505 seconds (0.1#10.140)