Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI, Benny Rhamdani Minta Diusut Tuntas Motifnya

Lebih lanjut, Benny menegaskan, jika kasus penganiyaan relawan Ganjar-Mahfud itu tak mampu diusut tuntas oleh Panglima TNI, lebih baik mundur dari jabatan. Sebab, hal tersebut akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat TNI.

Bahkan, lanjut dia, akan terjadi pemberontakan masyarakat sipil kepada TNI seperti yang terjadi pada momen reformasi 98. Di mana rakyat melawan kekuasaan militer yang dipimpin Presiden Soeharto.

"Jika kepercayaan rakyat sudah hilang kepada kekuasaan dalam hal ini TNI, akan terjadi pemberontakan perlawanan sipil, dan kita tidak berharap seperti itu. Karenanya, tuntutan kami jelas, Dandim, KSAD TNI, dan Panglima TNI, seret mereka dan buat para oknum itu bertanggung jawab, menujukkan sikap kesatria, dan sikap patriotik," imbuhnya.

Namun begitu, Benny tak mengamini tindakan represif terhadap relawan Ganjar-Mahfud itu ada muatan politis. Namun, jika Panglima TNI tidak mengusut tuntas kasus tersebut, publik akan mencuriga penganiayaan itu bermuatan politis, karena terjadi di tahun politik.

"Justru itu tidak hanya proses hukum, tindakan kekerasannya, hak asasi manusianya, penganiayaannya, motif yang melatarbelakangi kekerasan kejahatan ini harus dikejar. Kami berharap, Komnas HAM dan Panglima TNI netral dalam mengusut kasus ini," ucapnya.

Benny menambahkan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bantuan hukum untuk relawan mereka yang jadi korban penganiayaan prajurit TNI. Bantuan hukum itu akan dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis.

"Kalau yang kita dengar TPN telah menyiapkan bantuan hukum, dipimpin langsung oleh Bang Todung Mulya Lubis," tandasnya.