Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI, Benny Rhamdani Minta Diusut Tuntas Motifnya
loading...
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani bersama aktivis 98 menggelar konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/12/2023). FOTO/MPI/GIFFAR RIVANA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turun tangan dan menindak tegas oknum TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Benny, kekerasan yang dialami relawan Ganjar-Mahfud tersebut membahayakan integritas pemilu, bahkan mengancam masa depan pemilu yang aman dan damai.
"Ini sangat membahayakan bagi demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai tercoreng oleh oknum serdadu TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/12/2023).
Ditegaskan Benny, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit itu merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dilawan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dibenarkan dalam undangan-undang (UU).
“Kami mengutuk, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.
Benny berharap, pengusutan kasus penganiyaan itu tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta, motif perbuatan itu diungkapkan secara terang benderang kepada publik.
"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim otoriter bernama Soeharto, untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," ucapnya.
Karenanya, sambung dia, aparat kepolisian, TNI beserta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas), harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika kasus dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum serdadu.
"Kami berharap, aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, kejahatan kemanusiaan ini yang membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah, bahkan nyawa," sambungnya.
"Ini sangat membahayakan bagi demokrasi kita, Pemilu yang aman dan damai tercoreng oleh oknum serdadu TNI. Karena itu, Panglima TNI harus mengut tuntas kejahatan kemanusiaan ini," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/12/2023).
Ditegaskan Benny, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit itu merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dilawan. Sebab, tindakan represif kepada rakyat sipil tidak dibenarkan dalam undangan-undang (UU).
“Kami mengutuk, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Itu tidak dapat dibenarkan di negara hukum dan demokrasi. Kejahatan kemanusiaan tidak boleh ada lagi di bumi Indonesia ini," tegasnya.
Benny berharap, pengusutan kasus penganiyaan itu tidak berhenti pada penindakan hukum kepada sejumlah oknum prajurit TNI. Dia meminta, motif perbuatan itu diungkapkan secara terang benderang kepada publik.
"Tidak hanya diseret ke penjara, tapi harus dicari motif yang melatarbelakangi mereka melakukan kekerasan itu. Sebagai aktivis 98, cita-cita kami sejak 25 tahun lalu tidak pernah bergeser, kami menggulingkan rezim otoriter bernama Soeharto, untuk melawan tindakan militeristik kepada rakyat sipil," ucapnya.
Karenanya, sambung dia, aparat kepolisian, TNI beserta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas), harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika kasus dibiarkan begitu saja, akan terjadi korban penganiayaan lain oleh oknum serdadu.
"Kami berharap, aparat kepolisian, TNI dan Komnas HAM, turun tangan untuk mengusut tuntas masalah ini. Sebab, kejahatan kemanusiaan ini yang membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah, bahkan nyawa," sambungnya.
Explore More