TPN Ganjar-Mahfud soal WNI di Taipei Sudah Terima Surat Suara Pemilu: KPU Jangan Main-main
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengirimkan surat suara untuk Pilpres 2024 dan Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan. Langkah itu diambil akibat PPLN Taipei mendistribusikan surat suara lebih awal dari jadwal yang ditentukan kepada pemilih di sana.
"Sehubungan dengan hal terebut KPU akan kirimkan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu untuk menggantikan surat suara rusak. KPU akan meyiapkan 31.276 surat suara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).
Hal ini pun direspons TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyatakan bahwa hasil pleno KPU itu menunjukkan kelalaian yang sifatnya serius.
"Sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan Pemilu kali ini," kata Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ronny Talapessy, Kamis (28/12/2023).
Menurut Ronny, karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Anggaran pemilu sangat besar. Bimbingan-bimbingan teknis harusnya sudah dilakukan. Sangat disesalkan kalau masih terjadi kesalahan seperti ini," tegasnya.
Kata dia, jika KPU tidak ingin ada tafsir macam-macam, maka bekerjalah secara profesional dan tunjukkanlah itu lewat tindakan.
"Tanpa itu, KPU sendiri akan kesulitan meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini sesuai dengan prinsip luber serta jujur dan adil. Demikian dari saya," tutupnya.
"Sehubungan dengan hal terebut KPU akan kirimkan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu untuk menggantikan surat suara rusak. KPU akan meyiapkan 31.276 surat suara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).
Hal ini pun direspons TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyatakan bahwa hasil pleno KPU itu menunjukkan kelalaian yang sifatnya serius.
"Sehingga KPU tak boleh main-main dalam menyelenggarakan Pemilu kali ini," kata Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ronny Talapessy, Kamis (28/12/2023).
Baca Juga
Menurut Ronny, karena kejadian ini, maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisis publik terkait dengan kelalaian itu. Publik menilainya bisa macam-macam yang intinya mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Anggaran pemilu sangat besar. Bimbingan-bimbingan teknis harusnya sudah dilakukan. Sangat disesalkan kalau masih terjadi kesalahan seperti ini," tegasnya.
Kata dia, jika KPU tidak ingin ada tafsir macam-macam, maka bekerjalah secara profesional dan tunjukkanlah itu lewat tindakan.
"Tanpa itu, KPU sendiri akan kesulitan meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini sesuai dengan prinsip luber serta jujur dan adil. Demikian dari saya," tutupnya.
(maf)