Sertijab, Anak Pasar Resmi Jabat Kaskostrad

Jabatan Pangdam V/Brawijaya yang ditinggalkan Farid diisi oleh Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang sebelumnya adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Sedangkan Farid digeser menjadi Kaskostrad menggantikan Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang dimutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1384/XI/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. SK tersebut ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (29/11/2023).

Dikutip dari laman resmi TNI Angkatan Darat (AD), Farid Makruf adalah putra asli Madura. Semasa kecilnya, Jenderal Bintang 2 di TNI AD ini gemar membaca komik Kho Ping Ho dan menerjemahkan lagu-lagu barat.


Foto/Dok TNI AD

Farid juga pernah jadi tukang antar barang ke langganan toko ibunya yang berprofesi sebagai penjual di Pasar tumpah Bangkalan. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini juga pernah hampir frustasi karena mendapat tugas yang tidak sesuai dengan harapannya saat berpangkat Lettu yang berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Namun, berkat doa dan nasihat dari ibunya bahwa apa pun tugas yang diberikan harus diterima sepenuh hati, membuat Farid menyalurkan kekecewaannya dengan mengikuti kursus bahasa Inggris yang berujung dirinya terpilih mengikuti pendidikan ke Inggris untuk mengambil program master.

Padahal ketika itu dia belum punya ijazah S1. “Saya dinilai memenuhi syarat untuk langsung masuk program master. Tanpa gelar S1,” ujarnya dikutip dari laman resmi TNI AD pada Jumat (1/12/2023).

Sejak itu, karier pria kelahiran 6 Juli 1969, Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu di militer mulai meroket. Kariernya diawali menjabat sebagai Danbrigif 13 Galuh.

Farid menjadi koordinator banyak pejabat tinggi di sana meski jabatannya Danbrigif. Lalu, ketika menjabat Danrem 162/Wira Bhakti di Mataram, Farid mampu menyelesaikan urusan rumit melebihi jabatannya, yaitu pembebasan tanah lokasi Mandalika.

Sebab, jika tanah seluas lebih 100 hektare itu tidak terbebaskan balap motor Motor GP yang mendunia itu tidak bisa terselenggara di sana. Sebenarnya itu bukan urusan Danrem. Akan tetapi, sudah lebih 30 tahun soal tanah Mandalika tidak terselesaikan.