Peneliti BRIN Sebut Bansos Kebijakan Negara yang Tak Boleh Dijadikan Instrumen Raup Suara

Kamis, 14 Desember 2023 - 21:13 WIB
loading...
Peneliti BRIN Sebut...
Bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah di tengah tahap Pemilu 2024 rawan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral, kamis (14/12/2023). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah di tengah tahap Pemilu 2024 rawan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Salah satunya melakukan kampanye untuk memilih calon tertentu agar bansos tetap berlanjut.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera, sehingga tidak mengandalkan bansos , kampanye tersebut justru terkesan ingin melestarikannya.

"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin, sehingga akan tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," kata Lili Romli di Jakarta, kamis (14/12/2023).

Menurutnya, kampanye politik seharusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan. "Bukan terus menerus melestarikan bansos," katanya.

Baca juga: Gibran Bantah Terlibat Korupsi Bansos
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Selewengkan Bansos,...
Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan 500 Oknum Disanksi
Beredar Kabar Bansos...
Beredar Kabar Bansos Dipotong, Mensos: Itu Hoaks dan Menyesatkan
Selly PDIP: Benahi Data...
Selly PDIP: Benahi Data Penerima Bansos agar Tak Jadi Bancakan Pihak Tertentu
Soroti Penyaluran Bansos...
Soroti Penyaluran Bansos di Tengah Inflasi, Selly Gantina: Perkuat Fungsi Kemensos
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Rekomendasi
Kadis Pertanian Merauke:...
Kadis Pertanian Merauke: CSR dan Optimasi Lahan Berhasil Tingkatkan Produksi dan Stabilkan Harga Beras
Trump Ancam Tak Tolong...
Trump Ancam Tak Tolong Negara-negara NATO karena Tolak Bantu AS Melawan Iran
Penembakan Guncang Lingkungan...
Penembakan Guncang Lingkungan Yahudi Montreal, 3 Orang Tewas, Termasuk Pelaku
Berita Terkini
37 Organisasi Tolak...
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Agar Pelaku dan Pengkampanye LGBT Dipidana
Kasus Tudingan Ijazah...
Kasus Tudingan Ijazah Segera Disidang, Pengacara Pastikan Jokowi Hadir
Qodari: Haji 2026 Lancar,...
Qodari: Haji 2026 Lancar, Masa Tunggu Dipangkas dan Layanan Ditingkatkan
KPK Perpanjang Penahanan...
KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Cs selama 40 Hari
Prabowo Teken UU Polri,...
Prabowo Teken UU Polri, Pakar Optimistis Kepolisian Jadi Institusi yang Modern dan Presisi
6 Poin Pernyataan Roy...
6 Poin Pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah Penahanan Ditangguhkan
Infografis
Kwik Kian Gie, Ekonom...
Kwik Kian Gie, Ekonom yang Lantang Suarakan Indonesia Tak Boleh Tergantung IMF
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved