Mahfud MD Bertekad Sejahterakan Rakyat Tanpa Harus Subsidi Makan Gratis
loading...
Cawapres Mahfud MD bertekad menyejahterakan masyarakat tanpa harus subsidi makan gratis. Foto/MPI/riana rizkia
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahfud MD bertekad menyejahterakan masyarakat tanpa harus subsidi makan gratis.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat, di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).
Awalnya Mahfud MD memerinci soal tiga kasus yang berhasil didorong untuk diselesaikan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yakni kasus Indosurya, pencucian uang senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kasus BLBI.
"Tiga kasus di atas hanyalah sebagian kecil contoh praktik-praktik korupsi yang terjadi. Masih banyak kasus-kasus lain baik yang sudah diungkap maupun yang masih dalam proses dan yang belum teridentifikasi," kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, dari tiga kasus saja, jumlah uang yang dilibatkan sudah sangat besar. Padahal, kata Mahfud, uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
"Dari tiga kasus itu saja, sudah melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Bisa dibayangkan jika uang sebesar itu tidak dikorupsi maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Lantas Mahfud menyinggung soal subsidi makan gratis yang menurutnya tidak harus dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.
"Meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus subsidi makan gratis. Masyarakat harus benar-benar dibangun fundamental ekonominya, bukan disubsidi makanan dan sebagainya," kata Mahfud disambut sorak sorai relawan Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat, di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).
Awalnya Mahfud MD memerinci soal tiga kasus yang berhasil didorong untuk diselesaikan dengan jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yakni kasus Indosurya, pencucian uang senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kasus BLBI.
"Tiga kasus di atas hanyalah sebagian kecil contoh praktik-praktik korupsi yang terjadi. Masih banyak kasus-kasus lain baik yang sudah diungkap maupun yang masih dalam proses dan yang belum teridentifikasi," kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, dari tiga kasus saja, jumlah uang yang dilibatkan sudah sangat besar. Padahal, kata Mahfud, uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
"Dari tiga kasus itu saja, sudah melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Bisa dibayangkan jika uang sebesar itu tidak dikorupsi maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Lantas Mahfud menyinggung soal subsidi makan gratis yang menurutnya tidak harus dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.
"Meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus subsidi makan gratis. Masyarakat harus benar-benar dibangun fundamental ekonominya, bukan disubsidi makanan dan sebagainya," kata Mahfud disambut sorak sorai relawan Jawa Barat.
(cip)
Explore More