Mahfud MD Tak Setuju Korupsi Disebut Budaya Indonesia: Kebiadaban yang Harus Ditumpas

Sabtu, 09 Desember 2023 - 14:12 WIB
loading...
Mahfud MD Tak Setuju Korupsi Disebut Budaya Indonesia: Kebiadaban yang Harus Ditumpas
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengaku sangat tidak setuju jika korupsi disebut sebagai budaya bangsa Indonesia. Foto/MPI
A A A
BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengaku sangat tidak setuju jika korupsi disebut sebagai budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut ia ungkap saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat.

"Kami, Ganjar-Mahfud, sangat tidak setuju Kalau ada yang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Menurut saya korupsi bukanlah kebudayaan tapi kebiadaban," ujar Mahfud MD di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).



"Sekali lagi saya tegaskan bahwa korupsi bukan kebudayaan tapi kebiadaban. Kebiadaban yang harus ditumpas habis dari muka bumi Indonesia tercinta," sambungnya.

Korupsi, kata Mahfud, merusak bahkan menghancurkan berbagai sendi kehidupan manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

"Korupsi merusak demokrasi, merusak birokrasi, merusak aparat penegak hukum, bahkan juga merusak kehidupan agama dan berkeyakinan," katanya.

Untuk itu, ia bersama dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memberantas korupsi dan memperkuat KPK.

"Tapi kalau kami ke depannya, kalau memang Ganjar-Mahfud menang, KPK akan kita perkuat kembali sebagai lembaga yang dulu pernah kita ciptakan dengan susah payah dan pernah menorehkan prestasi yang sangat bagus," kata Mahfud di World Trade Centre Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023).

Namun, kata Mahfud, penguatan tersebut tidak boleh terlalu berlebihan. KPK tetap harus diberikan rambu-rambu hingga batasan yang dibenarkan oleh moral dan hukum.

Di sisi lain, Mahfud menilai bahwa masyarakat kerap dikaburkan dengan prestasi KPK yang pernah dipandang bagus. Sehingga saat KPK ada kesalahan, dianggap benar.

"Karena dulu banyak juga Pak, karena KPK sangat bagus, prestasinya, setiap kesalahannya oleh rakyat itu dianggap benar aja. Padahal kesalahannya juga banyak. Itu tidak boleh terjadi lagi," tutupnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1081 seconds (0.1#10.140)