LPG, Jargas, Subsidi, dan Kompensasi

Sampe L. Purba
Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis – Alumni Universitas Pertahanan RI.

SUBSIDI dan kompensasi energi adalah kebijakan kompleks yang memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, menopang sektor strategis, serta mengurangi ketimpangan sosial. Namun, pengelolaan subsidi energi, terutama LPG, menghadapi tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan, selaras dengan agenda transisi energi nasional.

Lonjakan Subsidi Energi dan Kompensasi: Analisis Berbasis Data

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran subsidi energi, mencakup LPG , BBM, dan listrik, terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan Nota Keuangan APBN dan sumber kredibel lainnya, peningkatan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi LPG domestik.

Sumber: Nota Keuangan APBN

Pada awal program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007, volume LPG 3 kg yang disalurkan masih relatif kecil, hanya sekitar 0,6 juta MT. Namun, seiring dengan masifnya adopsi LPG, terutama dalam rumah tangga, konsumsi meningkat drastis hingga 8,3 juta MT pada 2024. Sayangnya, peningkatan ini tidak diiringi dengan ketepatan sasaran distribusi. Masih banyak kelompok yang tidak berhak menikmati subsidi, sehingga beban anggaran negara semakin besar.

Selain subsidi , pemerintah juga memberikan kompensasi kepada Pertamina dan PLN untuk menutup selisih antara tarif yang dibayarkan masyarakat dengan biaya produksi dan distribusi.

Tantangan dalam Pengelolaan Subsidi Energi: Studi Kasus LPG

1. Distribusi yang Rawan Kebocoran Sistem distribusi LPG bersubsidi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan data kependudukan menyebabkan kebocoran besar. Banyak masyarakat mampu serta usaha komersial kecil hingga menengah yang tetap menikmati subsidi ini, membebani keuangan negara.
2. Validitas Data yang Perlu Ditingkatkan Program subsidi LPG mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sering kali tidak mutakhir dan tidak sinkron dengan data lainnya. Diperlukan integrasi lebih kuat antara DTKS, data kependudukan, dan sistem pengawasan digital untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Baca Juga: Kebijakan Tata Kelola LPG 3 Kg Langkah Strategis Kurangi Beban Subsidi

3. Dinamika Harga Komoditas Global Harga minyak dunia yang berfluktuasi membuat subsidi energi semakin membebani anggaran negara. Kenaikan harga LPG global berdampak langsung pada pengeluaran subsidi.
4. Komitmen Terhadap EBT dan Implikasi Anggaran Pemerintah perlu menyeimbangkan antara subsidi energi fosil dan investasi pada Energi Baru Terbarukan (EBT) agar transisi energi tetap berkelanjutan.

LPG dan Jaringan Gas Kota: Antara Harapan dan Realita

Program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007 bertujuan mengurangi subsidi minyak tanah, namun efek sampingnya adalah meningkatnya ketergantungan pada LPG impor. Upaya mendorong jaringan gas kota (jargas) sebagai solusi alternatif menghadapi tantangan ekonomi dan teknis, terutama terkait keekonomian proyek.

Pembatasan Wilayah LPG Bersubsidi

Untuk mengendalikan beban subsidi, pemerintah hendaknya menetapkan beberapa wilayah yang tidak boleh lagi menerima LPG 3 kg bersubsidi, seperti:
• Wilayah dengan infrastruktur jaringan gas yang telah berkembang, seperti sebagian Jabodetabek, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.
• Daerah dengan tingkat kesejahteraan tinggi berdasarkan indeks kemiskinan nasional.
• Wilayah industri dan kawasan komersial yang memiliki akses energi alternatif.