Membangun Kembali Perdamaian di Selat Taiwan: Analisis dan Tantangan Pemilu Taiwan 2024

Bahkan, aktivis "kemerdekaan Taiwan" seperti Lai Ching Te terpaksa menurunkan retorika "kemerdekaan Taiwan" dan mengusulkan konsep "perlindungan damai terhadap Taiwan" sebagai alternatif daripada retorika sebelumnya yang menekankan "perlawanan terhadap Tiongkok dan perlindungan Taiwan". Tsai Ing-wen juga, dengan tegas menyatakan kemampuannya untuk menjamin perdamaian di Selat Taiwan.

Isu lintas selat memegang peranan sentral dalam "pemilihan umum" Taiwan tahun 2024, di mana Partai Progresif Demokratik (DPP) dan kekuatan politik anti-DPP menfokuskan perhatian mereka pada hal ini. Perbedaan dalam latar belakang kebijakan dan jalur pengambilan keputusan di antara keduanya akan menjadi penentu arah yang berbeda terkait situasi masa depan di Selat Taiwan.

Hanya melalui klarifikasi kondisi dasar untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kita dapat mengantisipasi lebih akurat apakah situasi tegang di wilayah tersebut akan kembali stabil pada saat pemilihan tersebut.

Kondisi dasar yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan tetap konsisten, tidak tergantung pada partai atau kekuatan politik mana pun yang akan memegang kekuasaan pada tahun 2024. China daratan, sesuai dengan prinsip satu China, tidak dapat diharapkan secara bertahap mengubah pendekatannya atau mendorong proses reunifikasi semata-mata karena pergeseran kekuasaan politik di Taiwan. Perlakuan yang berbeda terhadap kekuatan politik yang tengah berkuasa di Taiwan dalam isu-isu krusial seperti reunifikasi lintas selat menjadi suatu keharusan.

Dengan menghormati prinsip-prinsip ini, kita dapat mengidentifikasi pijakan untuk memprediksi dengan lebih tepat apakah situasi yang tegang di Selat Taiwan saat ini akan dapat dikembalikan ke tingkat stabilitas yang diharapkan pada periode tersebut.

Pertama-tama, konsensus politik mengenai prinsip satu China telah diakui kembali sebagai pijakan utama. Pengakuan terhadap "Konsensus 1992", yang sebelumnya tidak diakui oleh otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP), menandakan suatu langkah menuju pemahaman bahwa DPP sekarang mengakui "Konsensus 1992" sebagai representasi dari prinsip satu Tiongkok.

Penting untuk tidak hanya mengakui hal ini secara umum, melainkan juga mengakui dengan jelas dan tanpa keraguan. Pengakuan ini harus dilakukan tanpa keambiguan atau upaya untuk mengelak, serta tanpa menciptakan prospek yang tidak realistis untuk pengakuan, yang bisa dianggap sebagai penghindaran atau taktik politik yang tidak jelas.

Dalam mengungkapkan prinsip satu China, China daratan saat ini menerapkan metode ekspresi paralel dengan "prinsip satu Tiongkok dan Konsensus 1992", menunjukkan fleksibilitas yang jelas dalam pendekatannya. Meskipun mungkin mempertimbangkan penggunaan istilah atau formulasi baru yang lebih sesuai, esensi prinsip satu Tiongkok harus tetap tercermin dalam ungkapan tersebut.

Walaupun istilah "Konsensus 1992" mungkin tidak selalu diperlukan, tetapi esensi inti dari prinsip satu Tiongkok tetap harus dijaga. Fleksibilitas dalam pendekatan ini memungkinkan adopsi ekspresi yang baru sesuai dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan inti dari prinsip tersebut.

Dengan mengacu pada prinsip satu China, diharapkan bahwa kedua sisi Selat Taiwan dapat hidup dalam damai tanpa menghadapi konflik. Prinsip ini mendorong kerjasama yang saling menguntungkan, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik secara bersama-sama.